Sauri Oegan Klarifikasi Soal Pembobolan Kantor Golkar, Sebut Buka Paksa karena Kunci Tak Diberikan
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kota Bengkulu Sauri Oegan versi penunjukan (foto: Mahmud)

Sauri Oegan Klarifikasi Soal Pembobolan Kantor Golkar, Sebut Buka Paksa karena Kunci Tak Diberikan

Diposting pada
Editor: Mahmud Yunus

Bengkulu – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kota Bengkulu Sauri Oegan membantah tudingan pembobolan kantor partai, dengan menegaskan tindakan membuka paksa dilakukan karena kunci tidak diberikan oleh pengurus sebelumnya.

Sauri menjelaskan, penunjukan dirinya sebagai Plt telah sah melalui surat keputusan tertanggal 20 April 2026 dan telah disampaikan kepada kepengurusan lama.

“SK Plt tertanggal 20 April dan sudah kami tembuskan ke pengurus lama. Kami juga sudah berkoordinasi untuk meminta kunci kantor, tapi tidak direspons,” kata Sauri, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, langkah membuka paksa pintu kantor dilakukan setelah upaya komunikasi tidak membuahkan hasil. Ia bahkan mengibaratkan tindakan tersebut sebagai membuka aset milik sendiri.

“Analogi sederhana, ini bukan membuka rumah orang lain, tapi rumah sendiri. Kami pengurus Golkar membuka kantor Golkar,” ujarnya.

Sauri juga menegaskan tidak ada pembekuan kepengurusan seperti yang dipersoalkan sejumlah kader. Ia menyebut masa kepengurusan sebelumnya telah berakhir pada Desember 2025.

“Bahasa pembekuan itu tidak benar. Kalau pembekuan berarti masa jabatan belum habis, tapi ini sudah berakhir, baru kemudian ditunjuk Plt,” tegasnya.

Di sisi lain, polemik ini mencuat setelah sejumlah kader Golkar Kota Bengkulu melaporkan dugaan pembobolan kantor ke Polresta Bengkulu.

Wakil Ketua DPD Golkar Kota Bengkulu Yudi Darmawansyah sebelumnya menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk perusakan dan arogansi, karena kantor dalam kondisi terkunci pasca konflik internal.

“Kantor kami kunci karena ada kemelut yang kami nilai tidak sesuai aturan. Pendobrakan ini tindakan tidak beradab,” ujar Yudi.

Konflik internal Golkar Bengkulu sendiri bermula dari perbedaan pandangan terkait penunjukan Plt Ketua di tengah belum terlaksananya Musyawarah Daerah (Musda).

Sauri menegaskan penunjukan Plt telah melalui mekanisme organisasi dan mendapat persetujuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), sekaligus untuk mempercepat pelaksanaan Musda yang hingga kini belum berjalan kondusif.

Sementara itu, sejumlah kader tetap menilai proses tersebut tidak transparan dan berpotensi mengganggu soliditas partai di tingkat daerah.

Hingga kini, pelaksanaan Musda DPD Golkar Kota Bengkulu masih tertunda, meski tiga kandidat, Mardensi, Rodi, dan Yudi Darmawansyah, telah menyatakan maju dalam kontestasi tersebut.

Gambar Gravatar
Penulis dan wartawan berita daerah dan nasional yang mengikuti berbagai isu regional, peristiwa lapangan, serta kabar terkini dari wilayah dengan pendekatan jurnalistik yang akurat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *