Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah di Magelang yang diadakan pemerintah. Keputusan ini menuai berbagai respons dari kalangan pemerintah hingga politisi lintas partai.
Megawati Perintahkan Kader PDIP Tunda Retret
Instruksi Megawati tertuang dalam surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025). Surat ini muncul tak lama setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh KPK dalam kasus terkait Harun Masiku.
Terdapat dua poin utama dalam instruksi Megawati:
- Kepala daerah PDIP diminta menunda keberangkatan retret yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Jika sudah dalam perjalanan ke Magelang, mereka diminta berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDIP.
- Para kepala daerah diwajibkan tetap dalam komunikasi aktif dan siaga terhadap perintah partai.
Surat ini telah ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri dan dicap dengan stempel lambang PDIP.
Jokowi: Retret Kepala Daerah Adalah Urusan Pemerintah
Instruksi Megawati ini mendapat tanggapan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menegaskan bahwa retret kepala daerah adalah urusan pemerintahan, bukan kepartaian.
“Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden,” ujar Jokowi, dikutip dari detikcom, Jumat (21/2/2025).
Ia menambahkan bahwa kepala daerah seharusnya tetap hadir karena mereka dipilih oleh rakyat untuk melayani negara.
“Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain,” tegas Jokowi.
Beragam Reaksi dari Tokoh Politik
Wamendagri: Kami Tunggu Data Kehadiran Kepala Daerah
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, memilih menunggu kepastian jumlah kepala daerah yang akan hadir sebelum memberikan pernyataan lebih lanjut.
“Mari kita tunggu sampai nanti jam 15.00. Akan kita ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir dan yang tidak hadir, serta alasannya apa saja,” kata Bima dalam konferensi pers di Magelang.
Gerindra: Retret Adalah Program Negara, Bukan Kepartaian
Waketum Partai Gerindra, Fadli Zon, juga menyoroti instruksi Megawati. Ia menegaskan bahwa retret adalah program kenegaraan, bukan kegiatan politik partai.
“Retret ini program negara, harus dibedakan. Meskipun para gubernur, bupati, atau wali kota berasal dari partai mana pun, loyalitas mereka tetap kepada negara,” ujar Fadli Zon.
Ia bahkan mengutip pepatah, “My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins.”
Demokrat: Kepentingan Negara Harus Didahulukan
Sikap berbeda diungkapkan oleh Partai Demokrat. Kepala Bamkostra Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyindir kebijakan PDIP yang menunda retret.
“Kami ada Kongres Demokrat loh, tapi Ketua Umum kami, Pak AHY, tetap mengizinkan kader yang menjadi kepala daerah untuk berangkat ke Magelang. Kenapa? Karena sebagai pejabat publik, mereka harus mendahulukan kepentingan negara,” kata Herzaky.
PKB: Mungkin Ada Kompromi Politik Megawati-Prabowo
Ketua DPP PKB, Syaiful Huda, menilai keputusan Megawati mungkin terkait dengan diplomasi politik antara Megawati dan Presiden Prabowo.
“Mungkin ini bagian dari kompromi antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo. Kita lihat saja perkembangan selanjutnya,” ujarnya.
PAN: Retret Penting untuk Sinergi Pusat dan Daerah
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), menekankan bahwa retret sangat penting untuk menyamakan visi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kebersamaan ini dibangun dalam retret, agar kepala daerah memiliki visi yang sama untuk rakyat. Ini bukan untuk kepentingan partai, tapi untuk bangsa,” ujar Zulhas.
PDIP: Ini Urusan Internal Partai
Di sisi lain, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menegaskan bahwa instruksi Megawati merupakan urusan internal partai.
“Ini soal partai, urusan internal, bukan urusan orang luar,” tegasnya.
Dengan adanya perbedaan sikap ini, retret kepala daerah di Magelang kini menjadi salah satu isu politik yang menarik perhatian publik.
