Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengingatkan pemerintah agar mewaspadai dampak eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap kondisi ekonomi dalam negeri, terutama menjelang arus mudik dan perayaan Lebaran 2026.
Peringatan tersebut disampaikan Sultan dalam Sidang Paripurna ke-8 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Menurutnya, ketegangan geopolitik global berpotensi memicu tekanan terhadap harga kebutuhan pokok yang pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat.
“Gejolak Timur Tengah adalah alarm semua negara. Pemerintah harus segera mitigasi agar kenaikan harga pangan tidak membebani masyarakat jelang Lebaran,” kata Sultan.
Ia menilai kondisi ekonomi nasional saat ini membutuhkan perhatian serius. Data inflasi tahunan hingga Februari 2026 tercatat mencapai 4,76 persen, yang dinilai dapat menjadi sinyal kewaspadaan bagi ketahanan ekonomi keluarga maupun pelaku usaha kecil dan menengah di daerah.
Sultan juga menyinggung posisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah mencapai Rp135,7 triliun. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah melakukan pengelolaan fiskal secara lebih cermat dan strategis.
“Dengan inflasi 4,76 persen, kuncinya adalah penguatan produksi pangan daerah dan stabilitas distribusi. Jangan sampai rantai pasok terganggu di tengah ketidakpastian global,” ujar senator asal Bengkulu tersebut.
Di sisi lain, DPD RI juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi menjelang musim mudik Lebaran. Lonjakan mobilitas masyarakat diperkirakan akan meningkat tajam sehingga memerlukan koordinasi yang kuat antarinstansi.
Sultan menegaskan, pemerintah perlu memastikan seluruh layanan publik berjalan optimal agar perjalanan masyarakat selama mudik berlangsung aman dan nyaman.
“Tujuan kita satu, memastikan jutaan pemudik bisa pulang dengan aman dan nyaman tanpa terbebani lonjakan harga kebutuhan pokok,” ujarnya.
Dalam sidang yang sama, para komite juga menyampaikan laporan aspirasi masyarakat daerah (Asmasda) dari empat subwilayah. Komite I menyoroti penguatan aparatur sipil negara, pemerataan infrastruktur komunikasi, serta tata kelola pembangunan daerah.
Sementara Komite II menekankan isu ketahanan pangan dan konektivitas maritim antarwilayah. Komite III mengangkat persoalan pemerataan layanan kesehatan, peningkatan keterampilan generasi muda, perluasan lapangan kerja, akses pendidikan, hingga penguatan lembaga keagamaan.
Adapun Komite IV bersama Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) menyoroti dinamika ekonomi daerah, ketidakpastian hukum, serta masih lemahnya penanganan berbagai persoalan secara terintegrasi.
