Jakarta, repoeblik – Anggaran BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) pada tahun 2023 mengalami penurunan signifikan dari Rp27 triliun menjadi Rp3,8 triliun. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia, Abdul Halim Iskandar, menjelaskan bahwa penurunan anggaran ini merupakan dampak dari perubahan status pandemi Covid-19 menjadi endemi.
Meskipun anggaran BLT DD dan jumlah penerima BLT-DD dikurangi, program ini masih dianggap penting untuk menjaga daya beli masyarakat desa yang terdampak pandemi. Selain itu, ada juga usulan untuk meningkatkan anggaran dana desa hingga lima kali lipat menjadi Rp5 miliar per desa pada tahun 2024. Usulan ini didasarkan pada kesuksesan mayoritas kepala desa dalam mengelola anggaran dana desa dan diharapkan dapat mempercepat pembangunan desa secara nasional.”
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar mengumumkan bahwa anggaran untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa pada tahun 2023 akan disunat menjadi Rp 3,88 triliun.
Jumlah ini mengalami penurunan drastis dari anggaran BLT DD tahun 2022 yang mencapai Rp 27 triliun. Penurunan ini dilakukan sebagai bagian dari peralihan dari pandemi Covid-19 menuju fase endemi dengan adanya penurunan jumlah kasus.
“BLT di APBDes ada Rp3,8 triliun, ini jauh menurun daripada sebelumnya yaitu Rp27 triliun untuk seluruh desa se- Indonesia,” katanya dalam acara konferensi pers APBDes di Kuningan City Mall, Jakarta Selatan dalam liputan 6 (22/6)
Seiring dengan penurunan anggaran BLT DD, jumlah penerima BLT Dana Desa juga akan dikurangi. Pada tahun ini, terdapat 2.752.035 keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Dana Desa yang tersebar di 71.984 desa. Menurut Menteri, pemberian BLT Dana Desa masih diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat desa yang terdampak pandemi Covid-19, meskipun pemerintah telah mengumumkan transisi menuju endemi.
Selain itu, ada usulan untuk meningkatkan anggaran dana desa lima kali lipat menjadi Rp 5 miliar per desa pada tahun 2024. Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin), mengusulkan hal ini karena mayoritas kepala desa dinilai sukses dalam mengelola anggaran dana desa.
Gus Imin juga menyampaikan bahwa strategi pembangunan nasional seharusnya berfokus pada pengembangan desa sebagai pusat pembangunan, dan jika usulan tersebut terealisasi, pembangunan di desa akan meningkat secara nasional.
Dalam penutup, meskipun anggaran BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023, program ini masih dianggap penting dalam menjaga daya beli masyarakat desa yang terdampak pandemi.
Meskipun demikian, ada usulan untuk meningkatkan anggaran dana desa pada tahun 2024 guna mempercepat pembangunan desa secara nasional. Hal ini didasarkan pada kesuksesan kepala desa dalam mengelola anggaran dana desa sejauh ini. Diharapkan, langkah-langkah ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berlanjut.
