Oleh: Oktaliansyah
SETELAH saya menulis tentang UMKM Media di Tengah Efisiensi Negara, beberapa senior menyampaikan koreksi yang penting,
“Pers bukan UMKM.”
Saya sepakat. Pers dalam pengertian nilai, fungsi, dan tanggung jawab sosialnya memang bukan dan tidak boleh disamakan dengan UMKM. Tapi, dalam praktek di lapangan, banyak media, khususnya media lokal, hidup dan berjuang dalam skema ekonomi yang sangat mirip dengan UMKM.
Di sinilah muncul pro kontra antara idealisme dan realitas, dua sisi dari entitas bernama perusahaan pers.
Secara normatif, pers adalah pilar keempat demokrasi. Ia memainkan peran vital sebagai penjaga kebenaran, penyalur informasi yang objektif, serta pengawas kekuasaan. Dalam sistem demokrasi yang sehat, jurnalis adalah ujung tombak yang menggali fakta, menjaga integritas informasi, dan berpihak kepada kepentingan publik. Tugas ini dijalankan dalam kerangka kode etik jurnalistik yang menuntut independensi, akurasi, dan keberanian menyuarakan suara yang tertindas.
Namun idealisme ini tidak berjalan di ruang hampa. Perusahaan pers juga adalah entitas bisnis. Ia memiliki struktur organisasi, kewajiban membayar gaji, biaya operasional, kebutuhan bayar website untuk media daring, serta tuntutan konten yang adaptif terhadap perubahan zaman.
