Bengkulu – Penataan wajah pusat Kota Bengkulu memasuki fase penting setelah puluhan pedagang kaki lima yang selama puluhan tahun berjualan di atas trotoar menyatakan kesediaan pindah ke lokasi yang lebih tertata. Kesepakatan relokasi mandiri ini menjadi penanda perubahan arah tata kota yang tidak hanya berorientasi pada estetika, tetapi juga keberlanjutan ekonomi rakyat kecil.
Sebanyak 88 pedagang kaki lima di kawasan Jalan KZ Abidin I secara resmi menyatakan siap direlokasi ke Pasar Tradisional Modern (PTM), Jumat (30/1/2026). Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ardius Geong, perwakilan pedagang, di hadapan Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi, Wakil Walikota Ronny PL Tobing, serta jajaran Pemerintah Kota Bengkulu. Keputusan itu menutup perjalanan panjang aktivitas perdagangan di bahu jalan dan trotoar yang telah berlangsung kurang lebih 20 tahun.
Dalam penyampaiannya, Ardius menegaskan bahwa keputusan relokasi diambil secara sadar tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun. Ia menggambarkan momen tersebut sebagai titik balik bagi para pedagang untuk menata masa depan yang lebih baik di tempat yang layak.
“Hari ini adalah hari bersejarah. Di mana kami sudah merasa puas, katakanlah sudah sampai pada waktunya. Sebagaimana sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Dunia pun punya kontrak waktu bagi kita. Tinggal kita menanti, berdoa, berusaha, lalu bertawakal,” ujar Ardius.
Ia juga menegaskan bahwa proses komunikasi yang dilakukan perwakilan pedagang dengan pemerintah lahir dari kesadaran moral untuk mencari solusi terbaik, bukan karena tekanan situasi.
“Kami bergerak tanpa tekanan, baik dari pedagang maupun pemerintah. Ini adalah beban moral kami untuk mencari solusi terbaik demi masa depan bersama,” jelasnya.
Relokasi ini mencakup pedagang yang selama ini menempati bahu jalan dan trotoar, yang selama bertahun-tahun menjadi titik padat aktivitas ekonomi sekaligus persoalan ketertiban kota. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu, pemerintah telah menyiapkan skema penempatan yang inklusif agar seluruh pedagang mendapatkan lapak yang layak di dalam kawasan PTM.
Pemerintah Kota Bengkulu mengapresiasi sikap warga, khususnya di Kelurahan Kebun Dahri, yang memilih jalur dialog dan musyawarah dalam menyikapi penataan kawasan. Program relokasi mandiri yang dikenal dengan nama “Relokasi Mandiri Camkoha” dipastikan berjalan dengan pendekatan kekeluargaan tanpa arogansi, caci maki, maupun tindakan represif.
Selain menyampaikan komitmen relokasi, pertemuan tersebut juga diwarnai penyampaian permohonan maaf dari perwakilan pedagang apabila selama bertahan di lokasi lama sempat terjadi gesekan dengan petugas penegak Peraturan Daerah. Ardius sekaligus menyatakan dukungan terhadap program pemerintah yang dinilai berpihak pada kepentingan rakyat kecil.
“Mudah-mudahan harapan kami ke depan, direlokasi ke tempat yang layak, pada akhirnya mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik,” tutupnya, yang disambut anggukan setuju para pedagang.
Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi menyambut positif kesediaan pedagang untuk pindah secara sukarela setelah melalui proses pendekatan yang panjang. Pemerintah kota, kata dia, menyiapkan sejumlah kebijakan untuk meringankan beban pedagang selama masa adaptasi di lokasi baru.
“Kami memberikan kebijakan gratis uang sewa selama tigq bulan bagi para pedagang yang baru pindah. Ini adalah bentuk kepedulian agar kesejahteraan warga tetap terjaga,” ujar Dedy Wahyudi di sela kegiatan pemindahan.
Selain pembebasan sewa, Pemkot Bengkulu juga menggulirkan program pendukung lainnya. Seluruh Aparatur Sipil Negara diinstruksikan untuk berbelanja di pasar guna mendorong perputaran ekonomi pedagang. Di sisi lain, Dinas Perindag diminta memprioritaskan pedagang pasar dalam akses bantuan permodalan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Proses relokasi berlangsung secara humanis. Walikota Dedy Wahyudi bersama Wakil Walikota Ronny PL Tobing dan jajaran turut membantu memindahkan barang dagangan ke dalam pasar. Penataan ini diharapkan mampu menghadirkan kota yang tertib dan nyaman tanpa mengorbankan denyut ekonomi kerakyatan.
Walikota Bengkulu juga menegaskan komitmennya dalam membenahi estetika kota secara menyeluruh. Dalam tinjauan lapangan, Dedy menyoroti banyaknya bangunan yang melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan meminta pemilik gedung segera melakukan penyesuaian.
“Iya, jadi ini kan mereka sudah ada GSB, kemudian tambah lagi ke depan (memanjang). Jadi tidak cantik lagi kota kita,” ujar Dedy, Jumat (30/1/26).
Ia menilai pelanggaran GSB dan minimnya perawatan bangunan menjadi faktor utama yang merusak keindahan kota dan mengganggu ketertiban infrastruktur publik. Pemerintah kota pun mengimbau pemilik ruko dan rumah tinggal untuk rutin melakukan pemeliharaan, termasuk pengecatan ulang bangunan.
“Kami juga menghimbau tolong dicat. Jadi orang datang itu kan macam-macam, melihat rapi, bersih. Tapi kalau kusut, kumuh, mana ada orang mau datang?” tambahnya.
Meski memiliki kewenangan untuk melakukan pembongkaran, Dedy menegaskan bahwa pendekatan persuasif tetap menjadi pilihan utama. Melalui Dinas PUPR dan Satpol PP, pemerintah terus melakukan sosialisasi dan dialog dengan para pelanggar aturan tata ruang.
“Alhamdulillah, termasuk juga yang melanggar-melanggar itu, kita pendekatan-pendekatan. Tapi terakhir kita tegakkan aturan,” tegasnya.
Dengan tuntasnya relokasi PKL di kawasan KZ Abidin I dan penertiban bangunan yang melanggar GSB, Pemerintah Kota Bengkulu berharap wajah ibu kota provinsi menjadi lebih bersih, tertib, dan nyaman, sekaligus mampu menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di kawasan pasar resmi yang representatif.
