Andy Suhary Desak Pemerintah Atasi Pembatasan TBS Sawit yang Rugikan Petani Mukomuko
Bengkulu – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Andy Suhary meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret menyikapi terbatasnya penerimaan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di sejumlah pabrik, terutama di Kabupaten Mukomuko. Kondisi tersebut dinilai telah berdampak langsung terhadap pendapatan petani yang menggantungkan penghasilan dari hasil panen sawit.
Andy mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, beberapa pabrik membatasi penerimaan TBS dengan alasan terganggunya distribusi Crude Palm Oil (CPO) menuju Padang. Dampaknya, antrean kendaraan pengangkut sawit mengular di area pabrik dan proses penjualan hasil panen menjadi terhambat.
“Bahkan ada petani yang mengaku harus berkeliling seharian untuk mencari tempat penampungan atau RAM yang masih bersedia menerima buah sawit mereka. Ini tentu menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani,” ujar Andy.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada petani maupun perusahaan pengolahan sawit. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus turun tangan untuk mengidentifikasi penyebab utama serta menyiapkan solusi agar penyerapan TBS kembali berjalan normal.
Andy juga menyoroti kemungkinan dampak kebijakan pemerintah pusat terkait Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) terhadap kondisi yang terjadi di lapangan. Ia menilai evaluasi perlu dilakukan apabila kebijakan tersebut terbukti memengaruhi harga maupun serapan TBS di daerah.
“Kalau memang kebijakan DMO dan DPO ikut memengaruhi kondisi ini, tentu harus menjadi perhatian pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perdagangan. Jangan sampai kebijakan tersebut justru berdampak kepada kesejahteraan petani sawit,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu segera berkoordinasi dengan perusahaan pengolahan sawit, asosiasi pelaku usaha, serta pemerintah pusat untuk memastikan penyebab terhambatnya penerimaan TBS dan mempercepat penyelesaiannya.
Andy menegaskan, sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Bengkulu, khususnya di Kabupaten Mukomuko yang sebagian besar warganya bergantung pada usaha perkebunan sawit.
“Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut. Sawit merupakan sumber penghidupan masyarakat. Pemerintah harus hadir, mencari solusi, dan memastikan petani tidak terus dirugikan akibat terbatasnya penerimaan TBS maupun anjloknya harga di tingkat petani,” pungkasnya.
