Usai Hari Tani Nasional, Pemprov Bengkulu Bahas Konflik Agraria di Seluma
Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu langsung membahas aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam aksi Hari Tani Nasional 2026. Salah satu agenda utama yang dibicarakan adalah penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Seluma.
Pembahasan dilakukan melalui rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni di Balai Raya Semarak, Jumat (25/9).
Rapat tersebut digelar sehari setelah Aliansi Rakyat Bersatu menyampaikan delapan tuntutan dalam aksi memperingati Hari Tani Nasional 2026 pada 24 September.
Tuntutan yang disampaikan mencakup penyelesaian konflik agraria, perlindungan hak petani, kepastian hukum atas penguasaan lahan, hingga penghentian praktik kriminalisasi terhadap masyarakat yang bergantung pada sektor agraria.
“Pemerintah Provinsi Bengkulu hadir untuk mendengar dan menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat. Berbagai persoalan agraria yang menjadi perhatian masyarakat akan dibahas bersama seluruh pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing agar solusi yang dihasilkan benar-benar memberikan kepastian dan rasa keadilan,” ujar Herwan.
Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Deddy Ramdhani yang mewakili Bupati Seluma, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu Tentrem Prihatin, serta sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait.
Herwan mengatakan persoalan agraria merupakan isu strategis yang tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja. Karena itu, pemerintah daerah bersama pemerintah kabupaten, instansi vertikal, dan pihak terkait lainnya perlu memperkuat koordinasi dalam menangani setiap persoalan.
Menurut dia, proses penyelesaian tetap harus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sekaligus memperhatikan kepentingan masyarakat.
“Penyelesaian konflik agraria membutuhkan kerja bersama dan komitmen semua pihak. Pemerintah akan mengedepankan dialog, koordinasi, dan pendekatan yang konstruktif agar setiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat maupun ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.
Sejumlah persoalan turut menjadi bahan pembahasan dalam rapat tersebut. Di antaranya konflik dan sengketa agraria, evaluasi legalitas penguasaan lahan, perlindungan ruang hidup masyarakat, serta penguatan koordinasi antarinstansi dalam penanganan persoalan pertanahan di Bengkulu.
Pemprov Bengkulu menyatakan tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat akan terus dilakukan melalui koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Pemerintah juga menegaskan ruang komunikasi dengan masyarakat tetap dibuka dalam upaya mencari penyelesaian atas persoalan agraria.
Langkah tersebut diarahkan untuk mendorong kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta pengelolaan sumber daya agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu.
