Bengkulu – Pemerintah Kota Bengkulu mulai menata ulang tata kelola informasi pembangunan melalui sosialisasi Keputusan Wali Kota Nomor 6, 7, dan 8 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2026. Langkah ini menjadi fondasi untuk memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan berbasis data yang valid dan terverifikasi.
Sosialisasi yang digelar di Ruang Hidayah I, Kantor Wali Kota, Kamis (19/2/2026), dihadiri langsung Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi, Penjabat Sekretaris Daerah Medy Pebriansyah, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu Iin Inayati, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
Dalam arahannya, Dedy Wahyudi menegaskan bahwa validitas data merupakan prasyarat mutlak dalam menentukan arah pembangunan Kota Bengkulu. Menurutnya, data memiliki nilai strategis karena menjadi dasar efektivitas kebijakan publik.
“Satu Data ini syarat mutlak untuk merancang pembangunan ke depan. Contohnya kemiskinan, kita harus tahu pasti berapa KK yang butuh intervensi. Selama ini datanya ada, tapi belum divalidasi. Itulah mengapa kita menggandeng BPS sebagai pendamping,” ujar Dedy.
Ia juga menyinggung pengalaman sebelumnya ketika data yang tidak akurat berdampak serius pada perencanaan pembangunan. Dedy mengungkapkan, pada periode lalu, dokumen RKPD Kota Bengkulu sempat mencatat angka buta huruf hingga 30 persen akibat kesalahan input data, angka yang dinilainya tidak realistis dengan kondisi lapangan.
Melalui penerapan Satu Data Indonesia 2026, Wali Kota meminta seluruh OPD meninggalkan pola kerja yang terlalu menitikberatkan pada kegiatan seremonial dan segera berorientasi pada aksi nyata. Ia menginstruksikan 41 OPD untuk bekerja dengan pendampingan teknis Badan Pusat Statistik agar data yang dihasilkan benar-benar berkualitas.
“Saya minta Kepala Bappeda, kurangi seremonial. Langsung aksi. Hari ini apa progresnya, kasih target yang terukur. Dengan pendampingan BPS di tiap OPD, tidak boleh ada lagi alasan salah input atau data tidak akurat,” tegasnya.
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Bengkulu diharapkan menjadi rujukan utama dalam penyusunan RKPD yang lebih tepat sasaran. Dengan validitas data yang terjaga, anggaran daerah diharapkan dapat dialokasikan secara efektif untuk program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat berdasarkan fakta lapangan yang terukur.
