PDIP Gabung Pemerintahan Prabowo, Pertemuan Megawati dan Prabowo Jadi Sinyal Kuat
Jakarta – Isu bergabungnya PDIP ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming semakin mencuat. Hal ini ditandai dengan adanya wacana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Isu tersebut mendapat respons beragam dari kalangan partai koalisi hingga Presiden Joko Widodo.
Jokowi menanggapi isu ini dengan menegaskan bahwa komposisi kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani membuka kemungkinan PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo, meski belum ada kepastian hingga pertemuan Prabowo dan Megawati terlaksana.
Respon Koalisi Indonesia Maju (KIM) Partai-partai dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) menyambut baik wacana pertemuan tersebut. Demokrat, melalui Deputi Bappilu DPP, Kamhar Lakumani, menilai pertemuan itu sebagai silaturahmi kebangsaan yang mengedepankan kepentingan bangsa. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait komposisi kabinet kepada Prabowo.
Partai PKB juga merespons positif, menyebut pertemuan Prabowo dan Megawati sebagai langkah baik untuk masa depan bangsa. Mereka mendukung silaturahmi antar dua tokoh besar itu, namun menyerahkan keputusan terkait PDIP masuk koalisi kepada Prabowo.
PKS, yang termasuk dalam KIM Plus, juga menyatakan tidak mempermasalahkan jika PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi menegaskan keyakinannya bahwa DPR tetap akan menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah dengan baik, meski ada potensi koalisi besar.
Isu PDIP bergabung dalam kabinet Prabowo semakin hangat diperbincangkan. Sinyal kuat akan terjawab setelah pertemuan Megawati dan Prabowo terjadi, yang tentunya akan berdampak pada peta politik ke depan.
