Seluma – Rencana ekspansi PT Energi Swa Dinamika Muda (PT ESDM) di Kabupaten Seluma kembali mendapat sorotan. Kali ini, penolakan disampaikan anggota DPRD Kabupaten Seluma, Febrinanda Putra Pratama, SH, yang secara tegas menyatakan sikap menolak aktivitas pertambangan di kawasan Bukit Sanggul.
Sorotan tersebut mencuat setelah adanya informasi mengenai rencana pembangunan infrastruktur pendukung aktivitas perusahaan, termasuk shelter dan helipad di kawasan Bukit Sanggul.
Febrinanda menilai setiap rencana yang berkaitan dengan pembukaan akses dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan pertambangan harus dikaji secara serius, terutama dari sisi lingkungan, tata ruang, keselamatan ekologis, serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat Seluma.
Menurutnya, Kabupaten Seluma tidak boleh hanya melihat investasi pertambangan dari sisi nilai ekonomi dan penerimaan daerah. Dampak terhadap kawasan hutan, sumber air, pertanian, serta ruang hidup masyarakat harus menjadi pertimbangan utama sebelum kebijakan diambil.
“Jangan sampai kita hanya melihat nilai emas yang ada di dalam tanah, tetapi lupa menghitung nilai hutan, air dan kehidupan masyarakat yang berada di atasnya,” tegas Febrinanda.
Sikap tersebut, kata dia, semakin menguat setelah dirinya melakukan kaji banding ke Pulau Sumbawa. Dalam kunjungan tersebut, ia melihat langsung bagaimana wilayah yang memiliki potensi mineral dan aktivitas pertambangan tetap menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi.
Febrinanda menyebut Kabupaten Sumbawa memiliki potensi emas yang besar. Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di daerah tersebut masih berada di kisaran 11,79 persen.
Menurutnya, angka tersebut menjadi pelajaran penting bagi Seluma bahwa keberadaan sumber daya mineral maupun investasi tambang tidak otomatis menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan, dirinya tidak sedang menyamakan kondisi Sumbawa dengan Seluma. Namun, pengalaman daerah penghasil tambang tersebut layak dijadikan bahan evaluasi sebelum Seluma membuka ruang yang lebih besar bagi aktivitas pertambangan.
“Pertanyaannya sederhana, kalau daerah yang kaya emas saja masih memiliki persoalan kemiskinan, apakah tambang harus kita jadikan satu-satunya harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Seluma?” ujarnya.
Febrinanda berpandangan, pertumbuhan ekonomi dari sektor ekstraktif harus dihitung secara menyeluruh. Tidak hanya berapa besar investasi yang masuk atau kontribusi terhadap pendapatan daerah, tetapi juga siapa yang mendapatkan manfaat dan siapa yang harus menanggung risiko lingkungannya.
Menurutnya, kerusakan lingkungan memiliki konsekuensi yang dapat berlangsung jauh lebih lama dibandingkan masa operasi sebuah perusahaan.
“Investasi bisa datang dan pergi. Tetapi kalau hutan rusak, sumber air terganggu dan daya dukung lingkungan menurun, masyarakat yang akan menanggung dampaknya dalam jangka panjang,” katanya.
Kawasan Bukit Sanggul, lanjut Febrinanda, memiliki posisi penting dalam menjaga keseimbangan ekologis Kabupaten Seluma. Karena itu, rencana pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pertambangan di kawasan tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis semata.
Ia meminta Pemkab Seluma transparan kepada masyarakat mengenai rencana PT ESDM, termasuk status kawasan, dasar perizinan, rencana pembangunan shelter maupun helipad, serta dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.
Febrinanda juga meminta DPRD Seluma mendapatkan penjelasan secara terbuka apabila terdapat rencana pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan perusahaan di kawasan Bukit Sanggul.
“Kalau memang ada rencana pembangunan helipad atau fasilitas lainnya, DPRD harus tahu. Masyarakat juga berhak tahu untuk apa fasilitas itu dibangun, di mana lokasinya dan bagaimana dampaknya terhadap kawasan hutan,” tegasnya.
Ia menilai pemerintah daerah seharusnya tidak terburu-buru memberikan ruang terhadap investasi yang berpotensi menimbulkan persoalan ekologis. Menurutnya, pembangunan Seluma harus diarahkan pada sektor yang memberikan manfaat luas dan berkelanjutan, termasuk pertanian, perkebunan rakyat, ekonomi desa, dan usaha masyarakat.
Febrinanda pun menyerukan agar pemerintah daerah mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan.
“Jangan gadaikan masa depan Seluma demi janji manis investasi tambang. Kita harus belajar dari daerah lain. Kekayaan mineral tidak otomatis membuat seluruh masyarakat menjadi sejahtera,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, sikap dan penjelasan resmi PT ESDM maupun Pemkab Seluma terkait rencana pembangunan shelter dan helipad serta kaitannya dengan aktivitas perusahaan di kawasan Bukit Sanggul masih diperlukan untuk memberikan gambaran yang utuh kepada publik.
