Mengenai Oknum Wartawan Salah Penulisan Nama Desa, Ketua DPD APPI Kabupaten Kaur Angkat Bicara
Ketua DPD APPI Kabupaten Kaur, Epsan Sumarli (foto: dok pribadi)

Ketua DPD APPI Soroti RSUD Kaur Usai Pemangkasan Anggaran Publikasi Media

Diposting pada
Editor: Mahmud Yunus

KaurKetua DPD APPI soroti RSUD Kaur setelah kebijakan pemangkasan anggaran publikasi media memicu reaksi keras dari para jurnalis di Kabupaten Kaur. Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Pers Indonesia (APPI) Kaur, Epsan Sumarli, menilai keputusan RSUD Kaur memangkas biaya publikasi hingga 75 persen sangat merugikan dan tidak sejalan dengan komitmen Pemerintah Daerah, Kamis 27 November 2025.

RSUD Kaur Pangkas Anggaran Publikasi

Epsan mengungkapkan bahwa sebelumnya biaya publikasi melalui satu pintu Kominfo Kaur ditetapkan sebesar Rp 1,2 juta per tayang, sesuai Peraturan Bupati Kaur. Namun RSUD Kaur hanya memberikan Rp 300 ribu untuk kerja sama publikasi. Kebijakan baru ini dinilai tidak pernah terjadi sebelumnya dan dianggap menciderai kemitraan yang selama ini terbangun antara media dan pemerintah daerah.

Menurut Epsan, langkah tersebut menimbulkan persepsi buruk terhadap manajemen RSUD Kaur karena bukan hanya mengurangi nilai kerja sama, tetapi juga dinilai menambah beban hidup para awak media di tengah kondisi sulit.

Media Lokal Protes Keras

Ketua DPD APPI tersebut menegaskan bahwa nilai Rp 300 ribu per tayang sama sekali tidak mencerminkan penghargaan terhadap profesi wartawan. Ia menilai media sebagai pilar keempat demokrasi seharusnya mendapat apresiasi yang layak dan seimbang, selaras dengan visi-misi Bupati Kaur sebelumnya yang menekankan pentingnya hubungan sinergis antara pemerintah dan media.

Penjelasan Pihak RSUD Kaur

Dalam koordinasi antara APPI dan manajemen RSUD, Kabid Penunjang RSUD Kaur, Novian Putra SKM, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil karena adanya penyusutan anggaran serta meningkatnya jumlah media yang mengajukan permohonan publikasi.

Meski demikian, APPI dan beberapa perwakilan media meminta RSUD Kaur meninjau kembali kebijakan tersebut demi menjaga hubungan kemitraan yang harmonis dan profesional antara pemerintah dan insan pers ke depan.

Ketua DPD APPI soroti RSUD Kaur diharapkan menjadi bahan evaluasi agar kerja sama publikasi tetap berjalan seimbang dan berpihak pada keberlanjutan media lokal.

Gambar Gravatar
Penulis berita dan wartawan media digital yang berfokus pada liputan daerah, dinamika lokal, dan informasi terkini dengan pendekatan yang faktual dan terpercaya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *