Bengkulu – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengambil langkah cepat merespons kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dengan memperketat kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Penghematan difokuskan pada penggunaan kendaraan dinas, operasional kendaraan, hingga perjalanan dinas seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Kebijakan tersebut diberlakukan untuk mengantisipasi meningkatnya beban belanja pemerintah daerah setelah harga sejumlah jenis BBM non-subsidi mengalami kenaikan. Helmi menegaskan seluruh OPD diminta melakukan penyesuaian dan penghematan pada pos-pos pengeluaran yang dinilai masih bisa ditekan.
“Kita kurangi semuanya. Bukan hanya pembelian kendaraan dinas, tetapi juga operasional kendaraan dinas dan perjalanan dinas. Semua kita efisiensikan,” kata Helmi Hasan, Kamis (11/6/2026).
Menurutnya, kenaikan harga BBM akan berdampak langsung terhadap biaya operasional pemerintahan, terutama pada sektor transportasi yang selama ini menjadi salah satu komponen pengeluaran rutin perangkat daerah.
Berdasarkan penyesuaian terbaru, harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.600 menjadi Rp16.650 per liter. Sementara Pertamax Turbo (RON 98) meningkat dari Rp20.650 menjadi Rp21.200 per liter, sedangkan Pertamina Dex naik dari Rp23.500 menjadi Rp25.350 per liter.
Kondisi tersebut diperkirakan akan memengaruhi kebutuhan anggaran sejumlah OPD yang memiliki tingkat mobilitas tinggi dalam menjalankan program dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, Pemprov Bengkulu memilih melakukan langkah antisipatif melalui kebijakan efisiensi.
Meski demikian, Helmi memastikan penghematan yang dilakukan tidak akan mengurangi kualitas pelayanan publik. Menurutnya, efisiensi hanya difokuskan pada pengeluaran yang tidak mendesak agar anggaran daerah tetap dapat diarahkan untuk program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Langkah ini perlu dilakukan agar anggaran tetap sehat dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas,” ujarnya.
Helmi juga menilai kenaikan harga BBM non-subsidi merupakan bagian dari kebijakan nasional yang telah melalui berbagai pertimbangan pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah harus mampu beradaptasi dan menyesuaikan pengelolaan anggaran dengan kondisi yang ada.
“Kalau kita lihat, negara lain bahkan sudah lebih dulu menerapkannya. Kita termasuk yang terlambat, dan saya yakin pemerintah sudah melakukan kajian dengan baik,” katanya.
Selain melakukan efisiensi, Pemprov Bengkulu terus memantau kondisi distribusi BBM di daerah. Hingga saat ini, Helmi memastikan pasokan BBM masih aman dan belum ditemukan kendala yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat maupun pelayanan pemerintahan.
Ia menambahkan koordinasi dengan pihak Pertamina terus dilakukan untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar di seluruh wilayah Bengkulu. “Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kendala. Kami terus berkoordinasi dengan Pertamina. Jika ada persoalan, segera dilaporkan dan langsung kami tindak lanjuti,” ujar Helmi.
Dengan kebijakan tersebut, perjalanan dinas dan penggunaan kendaraan operasional pemerintah ke depan akan diseleksi lebih ketat berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya, seiring upaya menjaga efektivitas belanja daerah di tengah meningkatnya biaya operasional.
