Bahlil Pastikan Stok BBM dan LPG Nasional Aman, Prabowo Minta Ketahanan Energi Diperkuat
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan penguatan ketahanan energi nasional menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam rapat bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, pemerintah memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) dan LPG nasional tetap aman serta harga energi bersubsidi tidak mengalami kenaikan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah telah melaporkan kepada Presiden mengenai kondisi cadangan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik, termasuk konflik di Timur Tengah yang masih berlangsung. Menurutnya, stok BBM, minyak mentah, dan LPG masih berada di atas batas minimum nasional.
“Kami juga melaporkan tentang geopolitik peperangan yang ada di Timur Tengah yang belum selesai, tapi kami menyampaikan bahwa untuk stok BBM kita dan crude insyaallah di atas standar minimum nasional, termasuk kondisi LPG,” ujar Bahlil usai pertemuan.
Selain memastikan pasokan energi tetap terjaga, pemerintah juga menjamin harga BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi tidak mengalami perubahan. Kepastian tersebut, kata Bahlil, sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kami dapat memastikan bahwa untuk harga BBM subsidi tidak ada kenaikan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan. Jadi tidak ada kenaikan untuk BBM subsidi termasuk dalamnya adalah LPG subsidi,” katanya.
Dalam rapat itu, Presiden juga memberikan perhatian khusus terhadap ketersediaan BBM bagi nelayan. Bahlil menyebut kepala negara meminta agar distribusi bahan bakar untuk nelayan terus dijaga sehingga aktivitas melaut dan usaha masyarakat pesisir tidak terganggu.
Selain isu ketahanan energi, pembahasan juga mencakup percepatan elektrifikasi desa. Bahlil menyampaikan program listrik desa telah menjangkau lebih dari 1.400 desa dari sekitar 11.000 desa yang sebelumnya belum menikmati aliran listrik.
Pemerintah turut membahas percepatan pengembangan energi baru terbarukan melalui proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt. Tahap pertama proyek tersebut telah disetujui dan dalam waktu dekat akan ditandai dengan pelaksanaan groundbreaking perdana.
Di sektor pertambangan, pemerintah juga melanjutkan penataan tata kelola untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kontribusi sektor mineral terhadap penerimaan negara sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.
