Dukung Kebijakan Gubernur, Wali Kota Bengkulu Tidak Gelar Open House Lebaran
Bengkulu – Kebijakan efisiensi anggaran membuat Pemerintah Kota Bengkulu tidak akan menggelar open house pada perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah tahun ini. Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi memastikan tradisi tersebut tidak dilaksanakan baik di rumah dinas maupun kediaman pribadinya.
Menurut Dedy, keputusan tersebut diambil sebagai bentuk dukungan terhadap langkah Pemerintah Provinsi Bengkulu yang juga tidak mengadakan open house pada Lebaran tahun ini demi efisiensi anggaran.
Meski demikian, ia menegaskan silaturahmi dengan masyarakat tetap terbuka. Jika ada warga yang datang berkunjung ke rumahnya saat Lebaran, ia tetap akan menerima dengan baik.
“Kalau semangat Pak Gubernur itu bagus dan kita dukung. Mungkin lebih ke silaturahminya, kita tidak open house tapi tetap ada silaturahminya,” ujar Dedy, Kamis (12/3/26).
Kebijakan tersebut selaras dengan langkah Gubernur Bengkulu Helmi Hasan yang sebelumnya memastikan tidak akan menggelar open house di rumah dinas gubernur pada Idul Fitri 1447 Hijriah.
Sebagai gantinya, pemerintah provinsi akan melakukan kunjungan langsung ke masyarakat di berbagai daerah di Bengkulu.
Helmi Hasan menjelaskan pendekatan tersebut diharapkan dapat membuat pemerintah lebih dekat dengan masyarakat sekaligus melihat langsung kondisi di lapangan, termasuk persoalan infrastruktur dan kebutuhan warga.
“Open house diganti dengan kita yang berkunjung ke masyarakat sambil melihat kondisi infrastruktur di daerah yang dikunjungi,” kata Helmi.
Ia menambahkan, kunjungan tersebut juga menjadi kesempatan pemerintah untuk membantu masyarakat yang masih membutuhkan perhatian, seperti warga yang belum memiliki sambungan listrik, anak yatim yang membutuhkan orang tua angkat, hingga masyarakat yang belum mendapatkan layanan BPJS gratis.
Kebijakan efisiensi anggaran tersebut juga mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat Bengkulu, Teuku Zulkarnain.
Menurutnya, keputusan tidak menggelar open house memungkinkan anggaran pemerintah dialihkan ke program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kita apresiasi kebijakan Pak Gubernur tidak melakukan open house, jadi anggaran yang ada dapat difokuskan untuk infrastruktur,” ujarnya.
Ia menilai di tengah kebijakan efisiensi anggaran, penggunaan dana pemerintah seharusnya diarahkan untuk kepentingan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan langkah tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat tetap menjaga tradisi silaturahmi sekaligus memastikan anggaran pembangunan dimanfaatkan secara lebih efektif bagi masyarakat Bengkulu.
