Dedy Wahyudi Dukung Skema Gaji PPPK Ditanggung APBN, Fiskal Daerah Berpotensi Lebih Longgar
Bengkulu – Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi menyambut positif wacana Pemerintah Pusat yang akan mengambil alih pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan.
Dedy mengatakan hingga saat ini skema tersebut masih sebatas usulan. Namun jika direalisasikan, pemerintah daerah akan memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam mengalokasikan anggaran untuk berbagai program prioritas.
“Ya, itu kan usulan. Kita berharap demikian. Kalau skema itu terjadi, maka Alhamdulillah kita nanti akan punya ruang fiskal yang agak lapang. Jadi kita bisa untuk membangun lebih banyak,” ujar Dedy.
Ia mengakui kondisi fiskal daerah saat ini masih cukup terbatas. Kecilnya ruang anggaran membuat pemerintah harus melakukan berbagai penyesuaian agar kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik tetap dapat berjalan secara seimbang.
Karena itu, Dedy berharap Pemerintah Pusat dapat merealisasikan kebijakan tersebut sehingga beban anggaran daerah dapat berkurang dan dialihkan untuk mendukung pembangunan yang lebih luas.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, Dedy menegaskan pembangunan di Kota Bengkulu tetap berjalan. Menurutnya, pemerintah daerah telah melakukan pergeseran anggaran untuk memastikan program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat tetap dapat dilaksanakan.
“Kita tetap harus bersyukur, pemerintah masih bisa membangun karena kemarin ada semacam pergeseran anggaran itu, kita fokuskan untuk pembangunan. Karena masih banyak yang teriak minta jalan, masih banyak teriak minta lampu jalan. Kalau hujan lebat itu drainase banjir,” katanya.
Ia menjelaskan anggaran pembangunan tahun ini diarahkan untuk menjawab berbagai kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari peningkatan infrastruktur jalan, penerangan jalan umum hingga penanganan persoalan drainase yang kerap memicu genangan saat hujan deras.
Meski demikian, Dedy mengakui langkah tersebut berdampak pada berkurangnya alokasi sejumlah kegiatan lain yang dinilai tidak menjadi prioritas utama. Namun keputusan itu diambil agar program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap berjalan.
Di sisi lain, Dedy memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Ia menegaskan seluruh layanan dasar tetap menjadi perhatian utama Pemerintah Kota Bengkulu.
“Walaupun efisiensi, saya pastikan juga tidak ada pengurangan pelayanan. Pemerintah pusat ini punya komitmen, Bapak Presiden ingin betul Indonesia ini melesat maju ke depan,” ujar Dedy.
