Bengkulu Tengah – Pemilu serentak 2024 menjadi catatan sejarah demokrasi Indonesia, ketika jutaan rakyat memilih presiden hingga anggota legislatif dalam satu hari. Namun, setelah hiruk pikuk pesta demokrasi itu usai, muncul pertanyaan penting, apa peran Bawaslu di luar musim pemilu?
Pertanyaan ini disampaikan Abdullah, pegiat pemilu asal Bengkulu, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah di Puncak Tahura Hotel, Sabtu (13/9/25).
“Bawaslu bukan sekadar wasit yang hadir hanya saat pertandingan pemilu berlangsung. Lebih dari itu, Bawaslu adalah penjaga integritas demokrasi yang harus tetap bekerja setiap waktu,” tegas Abdullah, yang juga pernah menjabat Ketua Bawaslu Jawa Barat.
Dalam paparannya, Abdullah menekankan empat pilar penting yang harus diperkuat oleh Bawaslu pasca Pemilu 2024, yakni:
- Tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
- Profesionalisme SDM, agar pengawas memiliki kapasitas tinggi dari pencegahan hingga penindakan pelanggaran.
- Pendidikan partisipatif, dengan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan.
- Kolaborasi strategis bersama pemerintah daerah dan masyarakat sipil.
“Revisi UU Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah harus dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat peran Bawaslu,” jelasnya.
Abdullah juga menyoroti sejumlah persoalan klasik dalam Pemilu 2024, mulai dari daftar pemilih yang masih bermasalah, praktik politik uang, netralitas ASN, hingga beban kerja berat akibat keserentakan pemilu.
Menurutnya, Bawaslu tidak boleh hanya berhenti pada pemberian rekomendasi, tetapi harus memiliki kewenangan membuat keputusan yang mengikat agar benar-benar dipercaya publik.
Lebih jauh, Abdullah mengingatkan pentingnya berbagi pengalaman dan memperkuat jaringan antar-Bawaslu di daerah.
“Kunci keberhasilan Bawaslu ada pada kepercayaan publik. Jika publik percaya, maka demokrasi kita akan semakin matang,” tutupnya.
