Stok BBM Nasional Aman, Bahlil Pastikan Solar Tak Lagi Diimpor dan PNBP Capai Rp127,74 Triliun
Jakarta – Pemerintah memastikan cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman dengan stok Pertalite mencukupi untuk 16–18 hari dan jenis BBM lainnya berada di atas standar minimum nasional. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam Sidang Kabinet Paripurna Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
“Untuk cadangan BBM kita sekarang untuk Pertalite Bapak Presiden di angka 16 sampai 18 hari. Ini yang subsidi. RON 90. Kalau yang lainnya semua di atas standar minimum nasional,” ujar Bahlil saat melaporkan kondisi sektor energi kepada Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil menjelaskan, keterlambatan pasokan BBM yang sempat terjadi di Bali bukan disebabkan kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi dari Jawa Timur akibat keterlambatan kedatangan kapal. Setelah dilakukan penanganan, cadangan BBM di Bali kembali meningkat hingga mencapai 12 hari.
“Alhamdulillah hari ini di Bali Bapak Presiden stoknya sudah mencapai 12 hari,” ungkapnya.
Pemerintah juga mengantisipasi hambatan distribusi energi akibat cuaca dan kondisi geografis, termasuk pendangkalan sungai di Kalimantan dan wilayah Asmat, Papua. Adapun stok LPG nasional dilaporkan berada di atas rata-rata 13 hari, sementara cadangan komoditas energi lainnya tersedia untuk lebih dari 20 hari.
Dalam memperkuat tata kelola pengadaan energi, Presiden Prabowo telah menandatangani peraturan presiden mengenai pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG secara langsung melalui skema antarpemerintah atau government-to-government (G2G) melalui Badan Layanan Umum (BLU). Di sisi lain, pemerintah mencatat kemajuan dalam mengurangi ketergantungan impor solar, meski impor untuk jenis tertentu masih berlangsung.
“Untuk solar Pak Presiden, alhamdulillah sudah tidak kita lakukan impor, jadi clear, khususnya solar CN48, solar CN51 kita masih sebagian melakukan impor,” kata Bahlil.
Pada sektor ketenagalistrikan, pemerintah juga telah menangani gangguan pasokan listrik yang sebelumnya terjadi di Batam. Bahlil menegaskan, pemerintah berupaya memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional agar pemadaman bergilir tidak lagi terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
“Kami laporkan bahwa untuk kondisi listrik di Batam yang kemarin sempat eror, sudah bisa tertangani dan sekarang program kita untuk listrik adalah bagaimana memastikan di semua wilayah tidak ada lagi pemadaman bergilir,” ujarnya.
Selain menjaga pasokan energi, pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor energi dan sumber daya mineral. Realisasi PNBP pada Januari–Oktober 2026 tercatat sebesar Rp127,74 triliun, mendekati target APBN sebesar Rp133,63 triliun. Pemerintah menargetkan penerimaan dapat meningkat hingga Rp165 triliun untuk memperkuat ruang fiskal, termasuk membantu pembiayaan subsidi BBM.
“Target kita nanti untuk membantu Menteri Keuangan dalam rangka menambal defisit terhadap subsidi BBM itu kita akan mencapai Rp165 triliun Pak Menteri Keuangan. Jadi surplus sekitar Rp30 triliun, ini untuk PNBP,” tutur Bahlil.
Kinerja ekspor batu bara juga menunjukkan peningkatan nilai di tengah penurunan volume pengiriman. Pada Januari–September 2026, volume ekspor batu bara turun menjadi sekitar 343 juta ton dari 374 juta ton pada periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, nilai ekspornya naik dari sekitar 21 miliar dolar AS menjadi 23,71 miliar dolar AS.
“Jadi barang produksi turun pendapatan naik,” tegas Bahlil.
Sementara itu, nilai ekspor nikel hingga Agustus 2026 mencapai sekitar 24,55 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan periode Januari–Agustus 2025 yang sebesar 21,22 miliar dolar AS. Kenaikan tersebut memperlihatkan meningkatnya nilai ekspor komoditas nikel di tengah upaya pemerintah memperkuat kontribusi sektor mineral terhadap perdagangan nasional.
