Bengkulu Utara – Penolakan terhadap perkebunan sawit kembali menguat di Pulau Enggano. Seluruh kepala suku adat sepakat mendesak pemerintah segera menghentikan aktivitas budidaya sawit yang dinilai mengancam kelestarian hutan dan keberlangsungan hidup masyarakat adat.
Milson Kaitora, Paabuki atau pimpinan kepala suku di Enggano, menegaskan bahwa penanaman sawit sudah marak di sejumlah desa. Ironisnya, menurut dia, praktik ini justru mendapat restu dari oknum aparat desa.
“Jadi kami minta musnahkan seluruh sawit yang ada, baik bibit ataupun sudah ditanam. Kami juga minta Bupati tindak tegas oknum pemerintah yang mensponsori penanaman sawit di Pulau Enggano,” ujar Milson usai aksi bersama kepala suku di Kantor Kecamatan Enggano, Senin (1/9/25).
Ia menegaskan, sebagai pulau terluar, Enggano sangat rentan terhadap krisis ekologis. Hampir seluruh masyarakat adat menggantungkan hidup dari hasil hutan dan pertanian. “Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah untuk segera keluarkan aturan larangan menanam sawit. Untuk individu ataupun perusahaan,” tambahnya.
Senada, Ketua AMAN Enggano Mulyadi Kauno mengingatkan bahwa sejak 2009 masyarakat adat sudah membuat kesepakatan melarang sawit. Dokumen tersebut ditandatangani seluruh kepala suku bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu. Namun, sejak 2016 bibit sawit justru mulai masuk melalui oknum yang membagikan secara gratis dengan dalih akan ada perusahaan besar yang beroperasi.
Lebih jauh, Mulyadi menyoroti sikap perangkat desa yang dinilai permisif. Bahkan pada 2022, Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Enggano mengajukan izin resmi ke pemerintah pusat untuk membuka perkebunan sawit seluas 15 ribu hektare melalui PT Sumber Enggano Tabarak. Sosialisasi rencana itu, kata Mulyadi, difasilitasi oleh para kepala desa.
“Buatlah aturan larangan sawit, dukunglah kami. Pulau ini masih panjang umurnya, jangan sampai dirusak karena kepentingan segelintir,” tegasnya.
Seruan keras masyarakat adat ini menambah daftar panjang penolakan terhadap ekspansi sawit di kawasan konservasi dan wilayah adat Bengkulu. Kini bola panas ada di tangan pemerintah daerah maupun pusat: menyelamatkan Enggano, atau membiarkan pulau kecil itu dikuasai sawit.
