Ini Instruksi Jaksa Agung Saat Jokowi Minta Tak Ada Titip Proyek-Impor!
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta kepada jaksa agar menjaga kepercayaan publik dengan tidak menitip proyek dan impor. Kejaksaan Agung (Kejagung) akan bertindak sesuai arahan Jokowi dengan menindak jaksa yang melakukan pelanggaran, sebagaimana instruksi Jaksa Agung ST Burhanuddin.
“Kami semua di Kejaksaan menghargai kehadiran beliau sebagai inspektur upacara HBA 63 tahun 2023, di mana beliau memberikan apresiasi dan arahan kepada seluruh warga Adhyaksa,” kata Ketut Sumedana, Kapuspenkum Kejagung, dalam pernyataannya kepada wartawan pada Sabtu (22/7/2023).
Lebih lanjut, Ketut Sumedana menyatakan bahwa arahan dari Presiden akan ditindaklanjuti dengan instruksi resmi dari Jaksa Agung untuk memastikan bahwa jaksa tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum dan masyarakat. Hal ini menegaskan komitmen Kejaksaan untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme guna memelihara kepercayaan publik.
Menurut Ketut, Jaksa Agung ST Burhanuddin selalu menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap jaksa yang melakukan perbuatan tercela, dan hal ini selalu ditekankan kepada seluruh anggota Adhyaksa.
Ketut mengungkapkan bahwa sepanjang kepemimpinan ST Burhanuddin, terjadi penurunan pelanggaran disiplin jaksa mulai dari yang ringan hingga berat di Kejaksaan, mencatat perbaikan sejak tahun 2021, 2022, hingga 2023.
Dalam pidatonya pada peringatan ke-63 Hari Bhakti Adhyaksa di Jakarta pada Sabtu (22/7/2023), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar akuntabilitas aparat diperbaiki. Jokowi menegaskan bahwa tidak ingin ada aparat kejaksaan yang mempermainkan hukum, baik yang menitipkan rekanan proyek ataupun barang impor, meskipun mereka merupakan oknum.
Jokowi menyatakan bahwa pesan ini tidak hanya berlaku untuk aparat kejaksaan, tetapi juga untuk semua aparat penegak hukum, termasuk Polri, KPK, pengawas, dan auditor, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pesan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat serta memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.
Presiden Jokowi menekankan bahwa perbaikan akuntabilitas dan pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas bagi seluruh aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan, Polri, KPK, dan auditor. Pesan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan tegaknya supremasi hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi-institusi penegak hukum.
Dengan menyoroti pentingnya zero tolerance terhadap pelanggaran disiplin dan perbuatan tercela, Presiden Jokowi ingin memberikan jaminan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan integritas dan kejujuran. Ia mengingatkan bahwa oknum-oknum yang terlibat dalam tindakan-tindakan tidak terpuji harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu.
Pesan Presiden ini memberikan arahan dan motivasi bagi aparat penegak hukum untuk selalu menjaga moralitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Hal ini penting untuk memastikan pelayanan hukum yang adil dan berkeadilan bagi masyarakat serta mencegah penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat.
Seluruh instansi penegak hukum diharapkan mengambil pesan ini sebagai panggilan untuk terus berkomitmen dalam memperkuat sistem hukum dan menjalankan tugas dengan penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan melakukan hal ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum akan semakin ditingkatkan, dan negara dapat bergerak maju dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam konteks yang lebih luas, pesan Presiden Jokowi tersebut juga menggarisbawahi pentingnya reformasi sistem hukum di Indonesia. Transparansi, akuntabilitas, dan penguatan integritas menjadi kunci dalam memperbaiki lembaga-lembaga penegak hukum untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan dapat dipercaya.
Perbaikan sistem hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab para aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Dalam menciptakan perubahan yang positif, kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat menjadi sangat penting.
Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum juga harus diperhatikan untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan etika yang memadai dalam menjalankan tugasnya.
Dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang efektif, independen, dan adil, peran lembaga pengawas, seperti Komisi Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga menjadi krusial. Mereka harus memiliki mandat dan kewenangan yang cukup kuat untuk mengawasi dan menindak tegas pelanggaran hukum yang terjadi di dalam sistem.
Sebagai negara yang berlandaskan pada supremasi hukum, upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan dipercaya oleh masyarakat adalah tugas bersama. Semua elemen masyarakat, baik dari pemerintah, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat sipil, perlu bersatu dalam mendorong reformasi hukum yang lebih progresif dan berdaya guna.
Dengan upaya kolektif yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran, diharapkan Indonesia dapat mencapai cita-cita sebagai negara yang memiliki sistem hukum yang kuat, berkeadilan, dan memberikan perlindungan serta pelayanan yang baik bagi seluruh warganya.
