Bengkulu – Inflasi Kota Bengkulu hingga akhir April 2026 tercatat stabil di kisaran 2 persen, bahkan berada di bawah rata-rata nasional. Di tengah capaian tersebut, DPRD Provinsi Bengkulu mengingatkan potensi tekanan baru akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.
Asisten II Pemerintah Kota Bengkulu, Sehmi, menyebut kondisi inflasi yang terkendali menjadi indikator daya beli masyarakat masih terjaga. “Inflasi di Kota Bengkulu masih di angka 2 persen, ini di bawah nasional dan menunjukkan langkah pengendalian cukup efektif,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).
Menurutnya, stabilitas harga tidak lepas dari koordinasi lintas daerah dalam menjaga pasokan bahan pokok. Wilayah penyangga seperti Rejang Lebong dan Seluma berperan penting sebagai pemasok utama, khususnya komoditas sayur-sayuran.
“Distribusi dari daerah tersebut terus kita jaga agar tidak terganggu, karena sangat memengaruhi harga di pasar,” kata Sehmi.
Sejumlah komoditas juga mulai menunjukkan tren penurunan. Harga cabai yang sebelumnya menyentuh Rp40 ribu per kilogram kini turun ke kisaran Rp30 ribu hingga Rp35 ribu, sementara harga daging ayam kembali normal di sekitar Rp35 ribu per kilogram setelah sempat naik saat Lebaran.
Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai potensi lonjakan harga, terutama komoditas telur menjelang Idul Adha serta sektor transportasi yang berisiko memicu inflasi jika terjadi kenaikan tarif.
Untuk menjaga stabilitas, Pemkot Bengkulu mengintensifkan operasi pasar, memastikan ketersediaan stok, serta memperkuat koordinasi dengan daerah pemasok dan pelaku usaha.
“Kami terus memastikan stok aman dan operasi pasar berjalan, agar tidak terjadi gejolak harga signifikan,” tutup Sehmi.
Di sisi lain, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi mengingatkan masyarakat mulai beradaptasi dengan dampak kenaikan BBM non-subsidi yang mulai berlaku sejak 18 April 2026.
Ia menilai kenaikan harga energi berpotensi memicu efek domino terhadap biaya distribusi dan harga barang di pasaran. “Kenaikan ini pasti berdampak luas terhadap harga barang dan jasa serta inflasi,” ujarnya.
Sumardi menjelaskan, kenaikan tarif transportasi dan biaya logistik akan berimbas pada harga kebutuhan sehari-hari. Bahkan, menurutnya, kenaikan bisa merambah hingga barang-barang kecil dalam rantai konsumsi masyarakat.
Ia mengakui tekanan terhadap daya beli sulit dihindari, terutama untuk kebutuhan non-pokok. Namun masyarakat diminta tetap rasional dan mulai menyesuaikan pola konsumsi.
“Kurangi perjalanan yang tidak penting dan hemat penggunaan bahan bakar. Ini bagian dari adaptasi,” tegasnya.
DPRD juga menekankan pentingnya peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia, serta pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga agar inflasi tetap terkendali di tengah tekanan biaya energi.
