Helmi Hasan Pastikan Program Jalan Mulus Merata, Tak Ada Kabupaten Ditinggalkan
Bengkulu – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memastikan program pembangunan jalan mulus akan menyentuh seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu menyusun titik prioritas secara proporsional agar tidak ada daerah yang merasa dianaktirikan dalam pembangunan infrastruktur.
Helmi mengatakan pembagian porsi anggaran pembangunan jalan harus mempertimbangkan kebutuhan masing-masing daerah. Penentuan titik pekerjaan, menurut dia, merupakan ranah teknis Dinas PUPR karena perangkat daerah tersebut yang memahami kondisi infrastruktur di lapangan.
“Soal titik, locus yang paling pas itu PU yang menentukan karena Gubernur tidak bisa menentukan. Namun, anggarannya menjadi kewenangan Gubernur,” kata Helmi Hasan.
Ia meminta Dinas PUPR memastikan setiap kabupaten dan kota memiliki representasi dalam program pembangunan jalan. Besaran anggaran untuk masing-masing wilayah dapat berbeda, tetapi prinsip pemerataan tetap harus dijaga.
“PU harus ada representasi setiap kabupaten maupun kota. Soal berapa porsinya, tentu PU yang sangat memahami,” ujarnya.
Helmi mencontohkan, daerah dengan kebutuhan infrastruktur lebih besar dapat memperoleh anggaran lebih tinggi. Namun, kondisi tersebut tidak boleh membuat wilayah lain seolah-olah luput dari perhatian pemerintah provinsi.
“Tidak ada satu pun kabupaten yang ditinggalkan,” tegasnya.
Menurut Helmi, pembangunan jalan mulus merupakan bagian dari prioritas pembangunan infrastruktur yang dijalankan bersama Wakil Gubernur Bengkulu Mian. Program tersebut akan diarahkan agar seluruh kabupaten dan kota tetap memperoleh perhatian, baik pada tahun pertama maupun tahun kedua masa kepemimpinan mereka.
Di sisi lain, Helmi mengingatkan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Sebelum pekerjaan fisik dimulai, pemerintah harus menyelesaikan sejumlah tahapan teknis, termasuk proses lelang dan persiapan pelaksanaan pekerjaan.
“Tahun pertama juga kita belum bisa running di awal. Kita pengennya di awal, tetapi tidak bisa karena ada teknis yang harus dilalui sebelum melaksanakan, baik itu dari segi lelang hingga pelaksanaan,” jelasnya.
Helmi menegaskan kehati-hatian diperlukan agar pembangunan yang dikerjakan tidak justru menimbulkan persoalan di kemudian hari. Pemerintah, kata dia, lebih memilih memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan sebelum pekerjaan dilaksanakan.
“Untuk apa kita buru-buru kalau setelah itu masalahnya tidak selesai-selesai,” pungkas Helmi.
