London – Drone Shahed Akrotiri yang menargetkan pangkalan militer Inggris di Siprus dipastikan tidak diluncurkan dari wilayah Iran. Kementerian Pertahanan Inggris menyampaikan konfirmasi tersebut setelah insiden serangan drone yang terjadi di pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Inggris (RAF) Akrotiri.
Insiden drone Shahed Akrotiri terjadi pada Selasa (3/3/2026) dini hari ketika sebuah drone yang memiliki kemiripan dengan tipe Shahed berhasil menghindari sistem radar canggih yang terpasang di pangkalan tersebut. Laporan Associated Press menyebut sejumlah jet tempur Typhoon serta enam jet tempur F-35 dikerahkan untuk mencegat dan menghancurkan drone itu.
Para pejabat militer Inggris menyatakan serangan tersebut hanya menimbulkan dampak terbatas. Kerusakan dilaporkan terjadi pada hanggar pesawat yang berada di dekat landasan pacu pangkalan RAF Akrotiri di Siprus.
Serangan drone Shahed Akrotiri itu terjadi hanya beberapa hari setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer gabungan berskala besar terhadap Iran pada Sabtu (28/2/2026). Serangan tersebut dilaporkan menewaskan ratusan orang di Iran dan memicu peningkatan ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Dalam pernyataan resmi yang dikutip dari The Wire pada Kamis (5/3/2026), Kementerian Pertahanan Inggris menegaskan bahwa drone yang menargetkan pangkalannya tidak berasal dari wilayah Iran.
“Semalam, jet tempur RAF Typhoon dan F-35B melanjutkan operasi udara defensif di seluruh Timur Tengah dengan dukungan pengisian bahan bakar udara-ke-udara Voyager untuk membela kepentingan Inggris dan sekutu-sekutunya,” kata Kementerian Pertahanan Inggris dalam pernyataan pada Rabu (4/3).
“Kementerian Pertahanan Inggris dapat mengonfirmasi bahwa drone mirip Shahed yang menargetkan RAF Akrotiri pada tengah malam, tanggal 2 Maret, tidak diluncurkan dari Iran,” tegas pernyataan tersebut.
Sementara itu, di kebijakan berbeda, pemerintah Inggris juga mengumumkan langkah pengetatan visa pelajar bagi sejumlah negara. Kebijakan tersebut diambil setelah meningkatnya pengajuan suaka yang dilakukan oleh pemegang visa pelajar dalam beberapa tahun terakhir.
Pemerintah Inggris menyatakan kebijakan pembatasan visa pelajar ini bertujuan menekan praktik penyalahgunaan izin tinggal oleh mahasiswa asing yang kemudian mengajukan suaka untuk tetap berada di negara tersebut.
“Pemerintah sedang menindak tegas penyalahgunaan visa agar Inggris dapat mempertahankan kemampuan dan tradisi yang membanggakan dalam membantu mereka yang benar-benar membutuhkan,” kata juru bicara pemerintah Inggris seperti dikutip dari BBC News.
Empat negara yang akan dihentikan penerbitan visa pelajarnya adalah Afghanistan, Sudan, Kamerun, dan Myanmar. Data pemerintah menunjukkan permohonan suaka dari warga keempat negara tersebut meningkat lebih dari 470 persen antara 2021 hingga 2025.
Pemerintah mencatat sekitar 39 persen dari 100.000 pelajar asing mengajukan permohonan suaka pada tahun lalu. Dalam lima tahun terakhir, total pengajuan suaka tercatat mencapai 133.760 orang.
Selain itu, pemerintah Inggris juga menyebut biaya penanganan suaka telah mencapai lebih dari £4 miliar per tahun atau sekitar Rp90 triliun. Dana tersebut digunakan untuk menampung sekitar 16.000 warga dari Afghanistan, Sudan, Kamerun, dan Myanmar, termasuk menempatkan lebih dari 6.000 orang di hotel.
Kebijakan pembatasan visa ini akan dimasukkan melalui perubahan Peraturan Imigrasi Inggris pada 5 Maret 2026 dan dijadwalkan mulai berlaku pada 26 Maret 2026.
Pemerintah menegaskan langkah tersebut diambil untuk memastikan sistem suaka tetap dapat membantu mereka yang benar-benar membutuhkan perlindungan, sekaligus mencegah penyalahgunaan jalur visa pelajar.
