PBB Soroti Peran Strategis DPD RI, Dorong Percepatan SDGs dan Asta Cita
Jakarta – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan peran konstitusional Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI krusial dalam memastikan pembangunan nasional berjalan merata hingga ke daerah, sekaligus mendukung implementasi visi Asta Cita pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, di sela Sidang Paripurna DPD RI ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Menurut Gita, dalam sistem desentralisasi Indonesia, DPD RI memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung antara kebijakan nasional dan realitas di daerah.
“Keberagaman tantangan di berbagai wilayah membutuhkan pemahaman mendalam agar setiap kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan berkeadilan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan agenda pembangunan nasional, termasuk Asta Cita dan RPJMN, sangat ditentukan oleh implementasi di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
PBB, lanjutnya, terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun daerah melalui dukungan teknis, solusi berbasis ilmu pengetahuan, serta pengalaman global guna mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
“Kami bekerja sama dengan kementerian dan lembaga dalam perumusan kebijakan, mobilisasi sumber daya, serta pelaksanaan program berskala besar,” kata Gita.
Dalam sektor pertanian, PBB melalui FAO mendorong penerapan praktik pertanian cerdas iklim di sejumlah daerah seperti Jawa Timur dan Lampung, termasuk penggunaan irigasi tenaga surya dan varietas tahan kekeringan.
Upaya tersebut dinilai mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan, dengan potensi menjangkau ratusan ribu petani kecil.
Sementara di sektor kelautan, UNDP bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkenalkan kapal nelayan hibrida tenaga surya di Maluku Utara, yang berhasil menekan ketergantungan bahan bakar dan mengurangi kehilangan hasil tangkapan hingga 30 persen.
Di bidang energi, pengembangan jaringan listrik mini berbasis tenaga surya di wilayah terpencil seperti Kalimantan Tengah, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur juga dinilai mampu menekan biaya energi rumah tangga hingga hampir separuhnya.
Tak hanya itu, sektor pendidikan turut menjadi perhatian melalui kerja sama UNICEF dengan pemerintah daerah dalam mengembalikan anak-anak yang putus sekolah.
Model intervensi tersebut telah diperluas ke berbagai provinsi dan berhasil mengembalikan lebih dari 33.000 anak ke bangku pendidikan.
Dengan berbagai program tersebut, PBB menilai sinergi antara pemerintah pusat, DPD RI, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memastikan pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
