BPK RI Awasi Ketat Pengadaan Barang dan Jasa di Bengkulu, Wagub Minta OPD Transparan
Entri meeting pemeriksaan berlangsung di Ruang Rapat Merah Putih, Lantai II Kantor Gubernur Bengkulu, Senin sore (1/9/25)(foto: Ardiyanto/repoeblik.com)

BPK RI Awasi Ketat Pengadaan Barang dan Jasa di Bengkulu, Wagub Minta OPD Transparan

Diposting pada
Editor: Mahmud Yunus

Bengkulu – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu resmi memulai pemeriksaan tematik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Entri meeting pemeriksaan berlangsung di Ruang Rapat Merah Putih, Lantai II Kantor Gubernur Bengkulu, Senin sore (1/9/25).

Kepala BPK Perwakilan Bengkulu, Agus Arif, menyampaikan bahwa pemeriksaan kali ini akan difokuskan pada aspek kepatuhan, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa, pembangunan fisik, serta sarana prasarana di dinas provinsi maupun kabupaten/kota.

“Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan tematik yang dikoordinir langsung oleh kantor pusat. Tim pemeriksa lebih menekankan aspek kepatuhan, terutama terkait pengadaan, pembangunan fisik, dan sarana prasarana di OPD provinsi maupun kabupaten/kota,” jelas Agus.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyiapkan data secara lengkap dan komprehensif, baik fisik maupun administratif. Ia juga meminta setiap kepala OPD untuk turun langsung mendampingi pemeriksaan agar tidak menghambat jalannya proses audit.

“Hal-hal yang akan dilakukan pendalaman sudah jelas. Harapan saya, OPD melayani tim BPK secara optimal. Data harus disiapkan lengkap. Kalau terkait pengadaan barang dan jasa, jangan sampai hanya disampaikan staf, tapi harus oleh kepala OPD. Kalau tidak, itu justru memperlambat pemeriksaan,” tegas Mian.

Pemeriksaan tematik BPK ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memastikan pembangunan di Bengkulu berjalan sesuai aturan.

Gambar Gravatar
Wartawan media online yang aktif meliput berbagai peristiwa di daerah, mulai dari isu sosial, pemerintahan lokal, hingga perkembangan terbaru yang relevan bagi masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *