Jakarta – Pemerintah memastikan skema kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan untuk efisiensi bahan bakar minyak (BBM) sudah ditetapkan dan akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Kebijakan ini disiapkan sebagai respons atas gejolak harga minyak dunia akibat perang di Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan keputusan terkait hari pelaksanaan WFH telah ditetapkan pekan ini. Menurut dia, pengumuman resmi kebijakan tersebut tidak akan melewati akhir Maret 2026.
“Pokoknya sudah ditetapkan pekan ini,” kata Airlangga Hartarto usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima pengusaha Amerika Serikat Ray Dalio di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Airlangga menegaskan pemerintah akan bergerak cepat untuk menyampaikan hari WFH bagi pegawai pemerintah. “Secepatnya, kan tinggal berapa, bulan ini tinggal berapa hari kan. Jadi masih ada waktu,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah tengah mengarah pada opsi WFH setiap Jumat. Menurut dia, skema tersebut dinilai dapat membantu penghematan konsumsi BBM di tengah tekanan harga energi global.
“Kalau kita pilih Jumat dan itu kan, Jumat, jadi pasti ada penghematan BBM. Berapa persen, saya nggak tau, bisa berubah-ubah tergantung harga minyak,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat.
Meski demikian, Purbaya menilai kebijakan satu hari WFH tidak akan mengganggu perekonomian nasional selama diterapkan secara cermat. Ia menegaskan sektor-sektor yang membutuhkan kehadiran fisik, seperti pabrik dan layanan publik, tetap akan berjalan seperti biasa.
“Nggak (tidak mengganggu perekonomian), kalau kita pilih dengan cermat,” ujar Purbaya. Ia menambahkan, “Untuk pelayanan publik tetap jalan, jadi harusnya nggak masalah kalau cuma satu hari aja. Jadi produktivitas kita total nggak akan terganggu.”
Menurut Purbaya, Presiden Prabowo Subianto memantau langsung pembahasan kebijakan tersebut. Ia juga menyebut pengumuman resmi akan segera disampaikan oleh Airlangga sebagai koordinator kebijakan ekonomi pemerintah.
“WFH sudah, kan Pak Presiden monitor langsung begitu. Ini sebentar lagi diumumkan oleh Pak Menko Perekonomian,” kata Purbaya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menilai gagasan WFH satu hari per pekan layak dipertimbangkan sebagai langkah jangka pendek untuk menekan konsumsi energi. Namun, ia mengingatkan kebijakan itu tidak bisa dijadikan satu-satunya jawaban atas lonjakan harga minyak dunia.
“Gagasan ini bisa dianggap baik sebagai langkah taktis jangka pendek, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai solusi tunggal atas persoalan tingginya harga minyak,” kata Aria Bima saat dihubungi, Jumat (27/3).
Politikus PDIP itu memahami pemerintah tengah mengkaji skema kerja fleksibel satu hari dalam lima hari kerja untuk ASN, swasta, dan pemerintah daerah. Menurut dia, langkah itu muncul di tengah gejolak harga minyak yang dipicu perang yang disebut dimulai oleh AS dan Israel terhadap Iran.
