Munir juga mendorong Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden untuk segera memberikan klarifikasi resmi serta membuka ruang dialog dengan insan pers.
“Menjaga kemerdekaan pers berarti menjaga demokrasi. Oleh karena itu, setiap bentuk pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers harus dihentikan,” tegas Munir. (rls)
Masih dalam momentum Bulan K3 Nasional, Wamenaker menegaskan…
Dalam keterangan pers, OJK menyebut pengunduran diri tersebut…
Manajemen HITS menegaskan bahwa aksi divestasi tersebut tidak…
Bogor – Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah kembali…
OJK menjelaskan bahwa penunjukan Anggota Dewan Komisioner Pengganti…
Sementara itu, pemerintah melalui kalender resmi 2026 yang…
