Bengkulu – Pembangunan fasilitas Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Kandang Mas dan Bentiring Pemai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, terhenti setelah pelaksana pekerjaan melakukan penyegelan lokasi proyek. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas pembayaran pekerjaan yang disebut belum diselesaikan oleh kontraktor utama, PT AK.
Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, pekerjaan fisik proyek yang merupakan bagian dari program pemerintah pusat itu telah mencapai sekitar 90 persen. Namun, progres pembangunan terhambat akibat munculnya persoalan pembayaran antara kontraktor utama dan pelaksana pekerjaan.
Pelaksana lapangan, Edy Suyoto, mengaku menerima kontrak pekerjaan pemasangan paving blok senilai Rp2,9 miliar sejak akhir Januari 2026. Dari nilai tersebut, pembayaran yang diterimanya baru sekitar Rp1,76 miliar.
Menurut Edy, sisa pembayaran yang belum diterima menyebabkan modal kerja yang digunakan untuk menyelesaikan proyek habis. Kondisi itu membuat pekerjaan tidak dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya.
Sebagai bentuk tuntutan agar kewajiban pembayaran segera dipenuhi, pelaksana kemudian memutuskan menyegel dua lokasi proyek di Kandang Mas dan Bentiring Pemai.
Di sisi lain, pihak satuan kerja (Satker) menyatakan seluruh pembayaran dari pemerintah kepada kontraktor utama telah dilakukan sesuai progres pekerjaan yang telah diverifikasi. Dengan demikian, persoalan yang muncul disebut tidak berkaitan dengan keterlambatan pencairan anggaran negara.
Satker PU menegaskan seluruh kewajiban pemerintah dalam proyek tersebut telah diselesaikan. Adapun urusan pembayaran kepada vendor maupun subkontraktor menjadi tanggung jawab penuh manajemen kontraktor utama.
Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kota Bengkulu, Nadya Fitriasih, membenarkan adanya penyegelan pada dua titik proyek MBG. Ia menyebut persoalan tersebut dipicu belum tuntasnya pembayaran kepada pihak vendor yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.
Menurut Nadya, upaya komunikasi dan mediasi masih terus dilakukan untuk mencari solusi sehingga sengketa dapat diselesaikan dan pembangunan kembali berjalan normal.
Terhentinya proyek ini berpotensi menghambat penyelesaian fasilitas yang dipersiapkan untuk mendukung program nasional pemenuhan gizi masyarakat. Apabila masalah pembayaran tidak segera menemukan titik temu, penyelesaian proyek dikhawatirkan semakin tertunda.
Meski demikian, kondisi di lokasi proyek dilaporkan tetap aman dan kondusif. Saat ini perhatian utama tertuju pada penyelesaian tunggakan pembayaran agar pembangunan fasilitas MBG dapat segera dirampungkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai target yang telah ditetapkan.
