Washington DC – Presiden Prabowo Subianto mengklaim pemerintah Indonesia telah lebih dulu melakukan efisiensi anggaran sebelum Amerika Serikat menggulirkan program serupa melalui DOGE. Klaim itu disampaikan Prabowo saat berbicara di hadapan pengusaha Amerika Serikat dalam kunjungan kerjanya ke Negeri Paman Sam.
Dalam forum Business Summit yang digelar di US Chamber of Commerce, Prabowo menyebut pada tahun pertama pemerintahannya Indonesia berhasil menghemat anggaran negara lebih dari US$ 18 miliar atau setara Rp 304,79 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.933 per dolar AS. Pernyataan tersebut disampaikan di Washington DC, Rabu (18/2/2026) waktu setempat, sebagaimana dikutip dari detik.
“Dalam beberapa bulan pertama memimpin administrasi ini, saya telah menghemat anggaran negara sekitar US$ 18 miliar secara tunai. Penghematan ini berasal dari inefisiensi dan proyek-proyek yang tidak produktif,” kata Prabowo dalam acara tersebut.
Ia menjelaskan, kebijakan penghematan yang dijalankan pemerintahannya memiliki kemiripan dengan langkah Amerika Serikat melalui lembaga Department of Government Efficiency (DOGE) yang dibentuk Presiden Donald Trump dan sempat dipimpin oleh Elon Musk. Namun, Prabowo menegaskan Indonesia memulai langkah itu lebih awal.
“Mungkin ini mirip dengan apa yang sedang diupayakan di Amerika Serikat melalui DOGE. Namun, harus saya katakan bahwa saya memulainya lebih dulu beberapa bulan sebelumnya, dan saya merasa berhasil. Saya merasa diberdayakan,” ucapnya.
Di hadapan para pengusaha AS, Prabowo memaparkan contoh konkret efisiensi yang dilakukan pemerintah, termasuk memangkas anggaran untuk kegiatan seremonial yang dinilai tidak memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Setiap institusi pemerintah menghabiskan cukup banyak uang untuk upacara atau seremonial. Jika itu adalah budaya kita, kita harus mengakui bahwa itu adalah kelemahan,” terang Prabowo.
Ia menyoroti kebiasaan perayaan ulang tahun institusi pemerintah yang menyedot anggaran besar. Menurutnya, kebiasaan tersebut harus diubah demi rasionalitas belanja negara.
“Kita menghabiskan banyak uang untuk hari ulang tahun. Setiap kementerian punya hari ulang tahun, setiap pemerintah provinsi, setiap kabupaten memiliki hari ulang tahun. Bisa Anda bayangkan berapa ratus upacara yang kita adakan setiap minggu dan setiap bulan di seluruh Indonesia? Jadi, saya batalkan saja itu semua. Saya katakan ulang tahun cukup dirayakan di dalam kantor, mungkin dengan makan siang kecil atau makanan bungkus saja, untuk menjaga rasionalitas,” sambungnya.
Selain seremonial, Prabowo juga menegaskan pembatasan ketat terhadap perjalanan dinas ke luar negeri yang dinilai tidak relevan. Ia mencontohkan sejumlah studi banding yang menurutnya tidak memberikan hasil nyata.
“Pernah ada tim studi banding yang mempelajari pengentasan kemiskinan di Australia. Australia adalah salah satu dari sepuluh negara terkaya di dunia, dan lucunya saat mereka mengirim tim ke sana, saya dengar dari teman-teman saya di Australia, saat itu sedang musim Paskah. Orang Australia sedang libur, jadi tidak ada orang yang bisa diajak diskusi! Hal-hal seperti ini terjadi, dan saya bertekad untuk bersikap rasional. Ada juga laporan tim studi banding ke Jepang sekitar tanggal 20 Desember, saat itu sudah masa Natal! Hal-hal seperti inilah yang saya coba rasionalkan,” papar Prabowo.
Prabowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan agenda efisiensi anggaran meski menuai resistensi dari sejumlah pihak. Ia bahkan menyinggung adanya aksi penolakan terhadap kebijakan tersebut.
“Memang tidak mudah di awal. Bahkan ada demonstrasi yang menentang saya. Tapi menurut saya, itu mungkin pertama kalinya dalam sejarah dunia, ada demonstrasi yang menentang efisiensi pemerintah,” ujarnya.
Menurut Prabowo, efisiensi menjadi kunci penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan kepastian hukum bagi investor, termasuk investor asing.
“Jadi, kami bertekad untuk memangkas inefisiensi. Kami harus melakukannya dengan segala cara karena menurut pendapat saya, sebagai orang yang juga pernah menjadi investor asing di negara ini, tidak ada yang mau masuk ke dalam ekonomi yang penuh ketidakpastian, atau yang tidak memiliki kepercayaan pada proses hukum dan penegakan hukum. Ini adalah salah satu hal terpenting,” tegas Prabowo lagi.
