Polemik Pengurus KNPI di Kepahiang Mengenai APBD
Kepahiang, Repoeblik – Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, telah menjadi sorotan publik akibat dualisme yang sedang berkecamuk dalam pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Polemik ini mencuat setelah salah satu versi Polemik Pengurus KNPI menerima hibah sejumlah ratusan juta rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Protes pun bermunculan, menciptakan situasi tegang di tingkat pemuda Kabupaten Kepahiang.
Di satu sisi, versi pertama KNPI Kepahiang dipimpin oleh Igor Gregory Dayefiandro, dengan Haris Pertama sebagai Ketua Umum. Sementara itu, versi kedua dipimpin oleh Panca Dewanto, yang memiliki La Ode Umar Bonte sebagai Ketua Umum.
Polemik muncul setelah Ketua KNPI Kepahiang versi Ketum La Ode Unar Bonte, Panca Dewanto, mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang telah menganggarkan dana hibah sebesar Rp 300 juta untuk mendukung berbagai kegiatan KNPI di daerah tersebut. Namun, pencairan dana hibah tersebut harus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua versi pengurus KNPI.
Protes dan ketidakpuasan muncul dari beberapa pihak yang merasa bahwa penerimaan dana hibah oleh salah satu versi KNPI dapat merugikan pihak lainnya. Mereka mengklaim bahwa pendistribusian dana hibah seharusnya mengikuti kebijakan yang adil dan transparan untuk memastikan bahwa semua pemuda di Kabupaten Kepahiang dapat merasakan manfaatnya.
Panca Dewanto, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) versi kedua di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, dengan tegas mengungkapkan protesnya terkait pencairan dana hibah oleh Polemik Pengurus KNPI pihak lain tanpa persetujuan dari pihaknya. Ia menyatakan bahwa seharusnya pencairan dana hibah tersebut melibatkan kesepakatan dari kedua belah pihak.
