Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu membuktikan komitmennya dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor. Pengecekan puluhan kendaraan dinas, baik roda dua maupun roda empat, dilakukan di halaman Kantor Gubernur Bengkulu pada Kamis (31/7/2025).
Plt. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu, Miftarul Ilmi, menegaskan bahwa langkah tersebut bukan sekadar wacana. “Ini bukan hanya ‘omon-omon’. Pemeriksaan ini bukti konkret keseriusan Pemprov Bengkulu mengelola PAD secara transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya terpadu untuk menertibkan pajak kendaraan dinas dan menumbuhkan budaya taat pajak di kalangan ASN. Dalam pengecekan itu, petugas dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu mendata dan memverifikasi langsung status pajak kendaraan.
“Hal ini sekaligus membungkam isu-isu hoaks yang menyudutkan pemerintah terkait pajak kendaraan,” tegas Miftarul.
Kepala Bidang Pengelolaan PAD Bapenda Provinsi Bengkulu, Riki Hiriantoni, menegaskan bahwa kendaraan dinas yang kedapatan mati pajak akan diberi tindakan tegas sesuai aturan. “Kendaraan yang tidak patuh akan kami tempeli stiker penunggak pajak, baik itu motor maupun mobil,” ujarnya.
Untuk mendukung kelancaran kegiatan, Pemprov juga menghadirkan layanan Samsat Keliling di lokasi pengecekan. Layanan ini memungkinkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) langsung menyelesaikan kewajiban pajaknya di tempat.
Namun, Riki menjelaskan bahwa untuk kendaraan yang mengalami pergantian nomor polisi (nopol), proses pembayaran baru bisa dilakukan pada sore hari setelah rekapitulasi data selesai.
Pemeriksaan ini dilakukan atas instruksi langsung Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, melalui Sekretaris Daerah Herwan Antoni, yang meminta agar ASN menjadi teladan dalam kepatuhan pajak. “Pak Gubernur menekankan pentingnya ASN menjadi contoh sebagai duta pajak. Kesadaran dimulai dari membayar pajak kendaraan dinas,” jelas Riki.
Langkah ini diharapkan tidak hanya menjadi gerakan internal, tetapi juga mendorong masyarakat luas untuk lebih patuh pajak, demi pembangunan Bengkulu yang lebih maju dan berkelanjutan.
