Bengkulu – Upaya mengejar penerimaan daerah pada 2025 mendorong Pemerintah Provinsi Bengkulu memperkuat sinergi lintas sektor, menyusul masih minimnya kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Penguatan koordinasi itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD Provinsi Bengkulu yang digelar Rabu (4/2). Forum tersebut secara khusus mengevaluasi kinerja Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Data Satuan Tugas Khusus Optimalisasi Aset dan PAD Provinsi Bengkulu mencatat penerimaan dari PKB dan BBNKB sepanjang 2025 mencapai Rp310 miliar. Sementara itu, Opsen PKB dan Opsen BBNKB menyumbang Rp201 miliar. Namun dari total 1.297.250 unit kendaraan yang terdaftar, hanya 419.132 unit atau sekitar 32 persen yang tercatat aktif membayar pajak.
Berbanding terbalik, penerimaan dari Opsen MBLB justru menunjukkan kinerja positif. Realisasi pendapatan mencapai Rp2,1 miliar atau melonjak 172,5 persen dibandingkan target Rp1,2 miliar.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menekankan pentingnya peran pemerintah kabupaten dan kota dalam memperketat pengawasan serta melakukan pendampingan berkelanjutan agar potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan.
Sementara itu, Wakil Kepala Polda Bengkulu Brigjen Pol Dicky Sondani selaku Ketua Satgasus memaparkan sejumlah strategi percepatan, mulai dari kemudahan proses balik nama kendaraan, penambahan hari layanan Samsat, perluasan gerai Samsat desa, hingga pelibatan perangkat kecamatan dan desa dalam operasional Samsat keliling.
Rapat koordinasi tersebut diikuti unsur Polda Bengkulu, Badan Pendapatan Daerah kabupaten dan kota, serta instansi terkait lainnya.
