Bengkulu Tengah – Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) IV Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkulu Tengah diwarnai ketegangan hingga memaksa agenda dihentikan sebelum seluruh rangkaian kegiatan selesai, Kamis (21/5/2026). Perselisihan terjadi antara kelompok pengurus lama dan kubu kepengurusan baru di Kantor PPP Bengkulu Tengah, Desa Kabcing, Kecamatan Karang Tinggi.
Kericuhan bermula saat sejumlah kader lama memprotes jalannya Muscab yang dinilai tidak sah dan bertentangan dengan aturan organisasi. Aksi protes yang dilakukan secara langsung di lokasi memicu ketegangan dengan peserta lain yang hadir dalam forum tersebut.
Situasi di lokasi sempat memanas hingga aparat keamanan dan kepolisian melakukan pengamanan ketat guna mencegah keributan lebih besar selama kegiatan berlangsung.
Sekretaris PPP Bengkulu Tengah dari kepengurusan lama, Oscar Lukito, meminta pelaksanaan Muscab ditunda sampai persoalan internal partai dan sengketa organisasi diselesaikan terlebih dahulu.
“Saya minta waktu untuk tidak melanjutkan acara hingga tuntutan kami terpenuhi. Penyelesaian masalah ini harus diutamakan,” ujar Oscar.
Ia menilai pembentukan kepengurusan baru belum tepat dilakukan karena struktur organisasi di tingkat atas disebut belum sepenuhnya rampung.
“Struktur kepengurusan di atas belum rampung, tetapi di bawah sudah dibentuk lagi. Ini yang membuat kami bingung, aturan mana yang harus diikuti?” katanya.
Oscar juga menyoroti adanya pemecatan kader di tengah proses sengketa yang menurutnya masih berlangsung. Ia meminta seluruh proses tetap mengacu pada aturan dan mekanisme organisasi partai.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPW PPP Bengkulu, Dedi Rosadi, menegaskan pelaksanaan Muscab merupakan amanat langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.
“Kami menjalankan perintah dari DPP. Memang ada yang tidak setuju, tetapi kami tidak bisa memenuhi harapan semua pihak,” ujar Dedi.
Ia menilai perbedaan pandangan dalam organisasi merupakan hal biasa, namun seluruh kader diminta tetap mengikuti mekanisme partai yang berlaku.
Menurut Dedi, tidak ada dualisme kepemimpinan di tubuh PPP karena hasil muktamar telah menetapkan ketua umum secara resmi. Ia juga menegaskan keabsahan Surat Keputusan kepengurusan tetap sah sesuai mekanisme partai.
Dedi mengungkapkan pihaknya masih membuka ruang rekonsiliasi bagi kader lama yang ingin kembali bergabung dan membesarkan partai di Bengkulu Tengah.
Namun, ia memastikan langkah tegas akan diambil terhadap kader yang dinilai terus menolak keputusan organisasi, mulai dari surat peringatan hingga pengusulan pencabutan kartu anggota ke DPP.
“Kami memberikan kesempatan kedua. Namun, jika mereka terus membuat kekacauan dan menolak mematuhi aturan, kami akan menyampaikan persoalan ini ke DPP untuk keputusan lebih lanjut,” tegasnya.
Hingga kegiatan berakhir, belum tercapai kesepakatan antara kedua kubu dan situasi internal PPP Bengkulu Tengah masih diwarnai ketegangan.
