Bengkulu – Lambannya pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai kembali menuai sorotan tajam. Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, bahkan mendesak Pelindo agar angkat kaki dari Bengkulu karena dianggap gagal menjalankan tugasnya.
“Pelindo sebaiknya angkat bendera putih. Nyatakan tidak mampu mengurus Pelabuhan Pulau Baai, agar Menteri Perhubungan bisa menyerahkan pengelolaannya ke Pemerintah Provinsi Bengkulu,” tegas Teuku, Jumat (11/4), dengan nada tinggi.
Menurut Teuku, persoalan alur pelabuhan bukan masalah politik, melainkan soal kemanusiaan yang menyangkut nasib ribuan warga di Pulau Enggano.
“Ini persoalan hidup masyarakat Enggano. Lucu kalau ada yang menganggap ini masalah politik,” katanya. Ia menyebutkan bahwa ratusan anak-anak dan balita di Enggano kini terancam terlantar akibat lumpuhnya transportasi dan terputusnya pasokan kebutuhan pokok.
“Masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan, asal ada kemauan. Ini soal mau atau tidak mau bekerja untuk rakyat,” tutupnya.
DPRD Provinsi Dukung Gubernur Bertindak Tegas
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi, turut menyuarakan keprihatinannya. Ia mendukung penuh langkah Gubernur Helmi Hasan yang menemui Direksi Pelindo di pusat untuk mencari jalan keluar atas mandeknya pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai.
“Pengerukan alur sangat lambat, tidak jelas progresnya, dan ini berdampak besar terhadap perekonomian Bengkulu. Di Enggano, kondisi sudah lumpuh total,” ujar Sumardi.
Ia menilai desakan dari sejumlah anggota dewan agar Pelindo meninggalkan Bengkulu merupakan cerminan dari kekecewaan mendalam terhadap buruknya kinerja perusahaan BUMN tersebut.
“Kami mendukung langkah konkret Gubernur bersama pihak-pihak berkompeten untuk segera mempercepat pengerukan. Ini soal kemanusiaan – ribuan warga terancam kelaparan dan minim obat-obatan. Harus ada solusi sekarang juga,” tegasnya.
Tak hanya masyarakat Enggano, dampak dari macetnya alur pelabuhan juga menghantam perekonomian daratan Bengkulu. Pasokan BBM harus disuplai dari jalur darat melalui Sumatera Selatan dan Jambi, sementara bahan bangunan seperti semen juga mulai mengalami krisis.
