KPK Ajak Semua Pihak untuk Hentikan Money Politic pada Pesta Demokrasi 2024
Fenomena Money Politik sudah tidak asing dan sering terjadi menjelang Pemilu. KPK menilai hal itu terjadi karena tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum tinggi.
Awalnya Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan sikap KPK di tahun politik ini akan bersikap netral.
“Di dalam tahun politik kapan pun itu terjadi KPK bersikap netral dan tidak melibatkan diri dari praktik-praktik politik atau praktis. Itu saya pastikan,” kata Firli dalam konferensi pers capaian kinerja KPK selama semester pertama tahun 2023 di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (14/8/2023) dilangsir detiknews.
Firli menjelaskan kalau politik uang ditahun pemilu harus ada sikap dari semua pihak. Karena menurutnya, itu bukan hanya menjadi tanggung jawab KPK. Baginya Seluruh Partai Politik dan Kader Parpol dari pengurus sampai anggota pun harus diikutkan dalam pendidikan politik cerdas berintegritas. Begitu juga dengan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melibatkan diri upaya mencegah politik uang.
Selain Ketua KPK, Wakilnya pun ikut menambahkan, menurut Alexander Marwata persoalan politik uang di momen pemilu masih terjadi akibat kesejahteraan masyarakat yang kurang. Dan adanya faktor latar belakang pendidikan warga juga akan mempengaruhi terjadi peristiwa tersebut.
“Kenapa money politic masih berjalan? Ya saya harus sampaikan 50% masyarakat kita itu masih belum sejahtera dan 50% lebih itu juga tingkat pendidikannya belum baik,” jelas Alexander.
Pemilu yang tidak sehat bukan hanya beban bagi para peserta pemilu. Alexander menuturkan harus ada peran warga Indonesia untuk berkontribusi dalam menolak politik uang.
“Jadi jangan berharap saja dengan calon pimpinan atau anggota DPRD yang berintegritas, penyelenggara yang berintegrasi. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana rakyat masyarakat selaku pemilih itu juga berintegritas,” pungkas Alexander.
Money politics, atau politik uang, merujuk pada praktik di mana uang atau imbalan material digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum atau mendapatkan dukungan politik. Di Indonesia, praktik politik uang adalah masalah serius yang dapat mempengaruhi integritas demokrasi dan proses pemilihan.
Berikut adalah beberapa aspek terkait money politics di Indonesia:
1. Pemilihan Umum
Money politics dapat terjadi dalam berbagai jenis pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Calon atau partai politik mungkin menggunakan uang untuk memenangkan suara atau memperoleh kursi.
2. Distribusi Uang
Praktik money politics dapat melibatkan pembagian uang tunai, barang-barang, atau imbalan material kepada pemilih atau kelompok tertentu dalam upaya memperoleh dukungan. Ini bisa termasuk pembelian suara atau penyuapan.
2. Kampanye dan Propaganda
Uang sering digunakan untuk mendanai kampanye politik dan iklan. Pihak yang memiliki sumber daya finansial lebih besar mungkin memiliki keunggulan dalam hal ini, yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap calon atau partai.
Pada beberapa kasus, money politics mungkin terjadi dalam bentuk bantuan sosial atau program kesejahteraan yang diberikan dengan syarat dukungan politik. Ini dapat menciptakan ketergantungan pemilih pada calon atau partai tertentu.
4. Dampak Negatif
Money politics merugikan demokrasi karena menggantikan kualitas kepemimpinan dan platform dengan faktor finansial. Ini juga dapat merugikan hak-hak politik warga yang tidak memiliki akses ke sumber daya finansial.
5. Langkah Penanggulangan
Pemerintah dan berbagai lembaga terkait di Indonesia telah melakukan upaya untuk melawan money politics, termasuk dengan mengawasi penggunaan dana kampanye, memberikan sanksi kepada pelaku, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang.
Money politics menjadi isu serius yang terus diperjuangkan untuk mengurangi pengaruhnya dalam proses politik di Indonesia. Upaya untuk menjaga integritas pemilihan umum dan meningkatkan partisipasi yang berkualitas tetap menjadi prioritas dalam membangun sistem politik yang sehat dan demokratis.
