Bengkulu – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu berkomitmen meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Langkah ini diwujudkan melalui kerja sama strategis dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), sebagai upaya mendukung prinsip good governance dan clean government.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, mengapresiasi sinergi tersebut, khususnya dalam rapat dengar pendapat bersama BAP DPD RI yang membahas rekomendasi pengelolaan keuangan semester II dari BPK RI.
“Kami berharap pertemuan ini menghasilkan rekomendasi yang berguna bagi perbaikan tata kelola keuangan di Provinsi Bengkulu,” ujar Rosjonsyah usai pertemuan di Ruang Rapat Rafflesia, Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu, 20 November 2024.
Fokus Transparansi dan Akuntabilitas
Sinergi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan. Rosjonsyah menegaskan bahwa kunjungan BAP DPD RI menjadi momentum penting untuk mewujudkan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan anggaran.
Sementara itu, Wakil Ketua II BAP DPD RI, Ahmad Sauki Suratno, menjelaskan bahwa pihaknya memiliki dua tugas utama. Pertama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan ketidakpatuhan regulasi. Kedua, menerima pengaduan masyarakat terkait pengelolaan keuangan daerah.
“Kami hadir untuk mengonfirmasi indikasi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Pemprov Bengkulu. Jawaban dari rapat ini akan kami kaji lebih lanjut untuk menghasilkan rekomendasi terbaik,” ujar Ahmad Sauki.
Komitmen untuk Good Governance
Kerja sama antara Pemprov Bengkulu dan BAP DPD RI menjadi langkah nyata dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Pemprov Bengkulu optimistis kolaborasi ini akan memberikan dampak signifikan bagi kemajuan daerah, khususnya dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan.
