Bengkulu – Proyek pengerukan alur pelabuhan Pulau Enggano yang tak kunjung tuntas meskipun sudah mendapat perhatian dari pejabat nasional, termasuk Wakil Presiden, terus menuai sorotan. Meskipun demikian, progres pengerukan alur pelabuhan masih lambat dan tak membuahkan hasil yang signifikan.
Teuku Zulkarnaen, anggota DPRD Provinsi Bengkulu, mengungkapkan bahwa kondisi pengerukan alur yang tidak jelas tersebut menandakan adanya pihak yang sengaja ingin merusak reputasi pemerintah Bengkulu. Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi pihak terkait untuk memperlambat pengerjaan pengerukan alur pelabuhan. Belum lagi, beredar isu yang menyebutkan bahwa warga Pulau Enggano kekurangan bahan makanan, yang semakin memperburuk citra daerah tersebut.
“Melihat kondisi saat ini, ada pihak yang ingin merusak pemerintahan Bengkulu dengan narasi bahwa Bengkulu tidak mengurus Pulau Enggano. Isu kekurangan bahan makanan di Pulau Enggano pun ikut beredar,” ujar Teuku Zulkarnaen, Selasa (1/7/25).
Namun, klaim tersebut dibantah oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu ini, yang menegaskan bahwa kondisi Pulau Enggano tidak seperti yang digambarkan di media sosial. “Hanya orang gila yang mengatakan ada kelaparan di Pulau Enggano, karena distribusi bahan makanan dilakukan melalui pelabuhan lain seperti Pelabuhan Panjang di Lampung dan menggunakan kapal nelayan,” tambahnya.
Dari pihak Pelindo, pengerukan alur pelabuhan memang terkendala oleh kondisi alam dan cuaca ekstrem. Namun, kendala tersebut tidak seharusnya menjadi alasan utama untuk penundaan pengerukan.
Isu yang beredar mengenai kelaparan di Pulau Enggano pun mendapat tanggapan keras dari Kepala Desa Apoho, Redy Kaitora. Menurutnya, sampai saat ini belum ada laporan mengenai kelaparan di desanya, apalagi di desa-desa lain di Pulau Enggano. “Itu penghinaan! Siapa yang mengatakan kami kelaparan di Pulau Enggano? Masyarakat kami ada yang panen padi, hasil kebun, dan bantuan pemerintah terus mengalir,” tegasnya dengan nada kesal, Selasa (1/7/25).
Redy juga menjelaskan bahwa saat ini masyarakat mengalami penurunan daya beli akibat alur yang tertutup, sehingga akses keluar masuk Pulau Enggano menjadi terbatas. “Untuk transportasi, beberapa orang menyewa kapal nelayan untuk menjual hasil bumi mereka,” ujarnya.
Kondisi alur yang tertutup ini, menurut Redy, malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjadikan Pulau Enggano sebagai objek politik, dengan menyebarkan isu kelaparan yang tidak berdasar.
