Empat Lawang – Menjelang bulan suci Ramadan, masyarakat Kabupaten Empat Lawang dihadapkan pada kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang berlangsung hampir satu bulan terakhir. Tabung gas bersubsidi tersebut sulit ditemukan di pasaran, sementara harga di tingkat pengecer melonjak hingga Rp45 ribu sampai Rp50 ribu per tabung, jauh melampaui harga eceran yang seharusnya.
Kondisi ini memicu keresahan luas, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang sangat bergantung pada gas elpiji 3 kg untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil. Kelangkaan gas elpiji 3 kg di Empat Lawang dinilai bukan sekadar fluktuasi pasar, melainkan mencerminkan lemahnya pengawasan distribusi serta lambannya respons pemerintah daerah.
Aktivis mahasiswa asal Empat Lawang, Ade Kelpin, menyampaikan kritik terbuka terhadap Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Ia menilai belum terlihat langkah konkret untuk menormalkan pasokan maupun mengendalikan harga gas elpiji 3 kg menjelang Ramadan.
“Kalaupun ada di pengecer, harganya sudah tidak masuk akal. Masyarakat kecil yang paling terdampak. Sampai sekarang belum ada tindakan nyata yang terlihat untuk menormalkan pasokan atau harga,” ujar Ade.
Menurutnya, kelangkaan gas elpiji 3 kg tidak hanya terjadi di satu atau dua kecamatan, tetapi sudah merata di hampir seluruh wilayah Kabupaten Empat Lawang. Situasi tersebut, kata dia, menuntut respons cepat dan serius dari pemerintah daerah.
“Kami meminta pemerintah daerah segera turun tangan secara serius. Ini bukan persoalan sepele. Ini kebutuhan dasar masyarakat. Jangan sampai pemerintah terkesan abai,” tegasnya.
Di lapangan, warga mengaku harus berkeliling dari satu pangkalan ke pangkalan lain hanya untuk mendapatkan satu tabung gas. Tidak sedikit masyarakat yang akhirnya terpaksa membeli dengan harga tinggi karena tidak memiliki alternatif lain di tengah kelangkaan gas elpiji 3 kg.
Lonjakan harga yang hampir dua kali lipat ini semakin memberatkan beban rumah tangga, terutama menjelang Ramadan ketika kebutuhan konsumsi meningkat. Pelaku usaha kecil, seperti penjual gorengan, warung makan, dan pedagang kue tradisional, juga terdampak karena biaya produksi meningkat dan margin keuntungan tergerus.
Ade Kelpin mempertanyakan mekanisme pengawasan distribusi gas elpiji 3 kg yang seharusnya dilakukan secara rutin oleh instansi terkait. Ia menduga terdapat persoalan pada rantai distribusi, mulai dari keterlambatan suplai, potensi penimbunan, hingga lemahnya pengendalian di tingkat pangkalan dan pengecer.
“Kalau distribusi berjalan normal, tidak mungkin terjadi kelangkaan selama berminggu-minggu. Pemerintah harus transparan menjelaskan di mana letak masalahnya. Jangan sampai masyarakat hanya disuruh bersabar tanpa kepastian,” ujarnya.
Ia menegaskan, gas elpiji 3 kg merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil. Karena itu, pengawasan distribusinya harus diperketat agar kelangkaan gas elpiji 3 kg di Empat Lawang tidak terus berulang dan kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga.
