Bengkulu – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, angkat bicara soal polemik foto Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan dan Mian, yang terpampang di mobil ambulans milik pemerintah. Ia menegaskan bahwa kehadiran foto kepala daerah di fasilitas publik seperti ambulans adalah bentuk penegasan simbol pemerintah daerah, bukan tindakan politis.
“Gubernur dan Wakil Gubernur adalah simbol Pemerintah Provinsi Bengkulu. Visi-misi Helmi–Mian memang menjanjikan ambulans gratis untuk seluruh desa. Maka wajar jika wajah mereka ditampilkan, karena itu simbol. Kalau bukan kepala daerah, masa simbolnya Doraemon?” ujar Teuku dengan nada retoris, Selasa (29/7/2025).
Ia menjelaskan, hal serupa juga sudah lazim dilakukan sebelumnya di tingkat kota. “Dulu di Kota Bengkulu juga begitu. Waktu Helmi Hasan jadi Wali Kota dan Dedy Wahyudi sebagai Wakil, foto mereka terpampang di ambulans. Sekarang, giliran Dedy-Ronny yang tampil di ambulans Kota Bengkulu. Itu bukan soal pribadi, tapi simbol pemerintah,” sambungnya.
Teuku juga menyinggung pentingnya bersikap adil dalam menanggapi kebijakan pemerintah, apalagi jika itu benar-benar direalisasikan untuk kepentingan rakyat.
“Apapun program pemerintah, yang tampil adalah simbol pemerintah itu sendiri. Di pusat, simbolnya Presiden dan Wakil Presiden. Di provinsi ya Gubernur dan Wakil Gubernur, di kota Walikota dan Wakil Walikota, di kabupaten Bupati dan Wakil Bupati, dan di desa Kepala Desa. Jangan karena kebencian membuat kita berlaku tidak adil,” tegasnya.
Sebelumnya, anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, juga menanggapi kritik serupa yang ramai di media sosial. Ia menilai tak ada yang salah dari keberadaan foto Gubernur dan Wakil Gubernur di ambulans, selama janji kampanye mereka direalisasikan.
“Yang salah itu ketika janji kampanye tak ditepati. Ini kan janji mereka untuk menyediakan ambulans desa benar-benar dilaksanakan,” kata Edwar.
Menurutnya, selama program tersebut benar-benar untuk rakyat, maka kritik yang menyerang foto kepala daerah justru salah alamat.
“Kalau foto itu untuk pribadi dan tidak ada relevansi dengan program, baru itu bisa dipersoalkan. Tapi ini jelas, program pemerintah, yang tampil pun simbol pemerintah. Jadi sah-sah saja,” tutup Edwar.
