DPRD Bengkulu Soroti Kenaikan LPG Non-Subsidi, Waspadai Dampak ke Gas Melon
Bengkulu – Kenaikan harga LPG non-subsidi di Bengkulu mulai memicu kekhawatiran terhadap potensi kelangkaan gas subsidi 3 kg atau gas melon, seiring adanya indikasi peralihan penggunaan oleh masyarakat yang tidak berhak.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, meminta pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera memperketat pengawasan distribusi LPG subsidi di lapangan.
“Kami sebagai legislatif meminta kepada OPD terkait dan pihak berwenang untuk memperketat pengawasan. Subsidi ini ketentuannya sudah jelas, hanya untuk masyarakat ekonomi lemah,” tegas Teuku, Senin (27/4).
Ia menilai, tanpa pengawasan ketat, gas melon berpotensi disalahgunakan oleh kalangan mampu hingga pelaku usaha, sehingga mengurangi jatah bagi masyarakat miskin.
“Jangan sampai gas subsidi ini dinikmati oleh yang tidak berhak,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD Bengkulu berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan LPG guna memastikan distribusi berjalan sesuai aturan.
Menurutnya, potensi kelangkaan bisa terjadi jika distribusi tidak dikendalikan dengan baik, terlebih di tengah kenaikan harga LPG non-subsidi yang mendorong peralihan konsumsi.
Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga menetapkan penyesuaian harga LPG non-subsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg yang mulai berlaku sejak 18 April 2026. Harga LPG 5,5 kg naik sekitar Rp17.000, sementara LPG 12 kg naik Rp36.000.
Di Bengkulu, LPG 5,5 kg kini berada di kisaran Rp111.000, sedangkan LPG 12 kg sekitar Rp230.000.
Sementara itu, pemerintah pusat memastikan harga LPG subsidi 3 kg tidak mengalami kenaikan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden.
“Kalau yang subsidi tetap. Saya hanya bisa menjamin harga subsidi itu karena itu adalah perintah Presiden,” ujar Bahlil, dikutip dari laporan Detik.
Teuku menambahkan, faktor global seperti gejolak energi dunia turut memengaruhi kenaikan harga LPG non-subsidi di dalam negeri.
Dengan kondisi tersebut, DPRD berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas agar distribusi LPG subsidi tetap tepat sasaran dan tidak memicu keresahan di masyarakat.
