Bengkulu – Dampak krisis iklim yang kian terasa di tengah masyarakat mendorong desakan agar arah politik nasional lebih berpihak pada keberlanjutan. Perubahan musim yang tak menentu hingga abrasi pesisir dinilai bukan lagi ancaman abstrak, melainkan realitas yang langsung memengaruhi kehidupan dan ekonomi warga.
Isu tersebut mengemuka dalam diskusi Green Demokrasi Indonesia yang digelar di Sekretariat Perwakilan DPD RI Bengkulu, Selasa (17/2/2026). Forum ini menghadirkan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamuddin bersama Ketua SIEJ Bengkulu Doni Aftarizal, serta diikuti mahasiswa pecinta lingkungan dari berbagai organisasi seperti IPM, HMI, GMNI, dan anggota SIEJ.
Doni Aftarizal menilai perubahan iklim telah memukul sendi kehidupan masyarakat, terutama kelompok yang bergantung pada sumber daya alam. Ia menyoroti hilangnya siklus musim buah dalam dua tahun terakhir yang sebelumnya menjadi pola tahunan warga.
“Kita tidak lagi berbicara teori. Musim berubah, hasil alam menurun, abrasi menggerus wilayah pesisir. Ini bukan hanya bencana mendadak, tetapi bencana perlahan yang menggerogoti ekonomi warga,” tegas Doni.
Menurutnya, masyarakat pesisir menjadi kelompok paling rentan terdampak krisis iklim. Tanpa kebijakan yang tegas dan berpihak pada perlindungan lingkungan, kondisi tersebut berpotensi memperlebar ketimpangan sosial.
Sementara itu, Sultan Baktiar Najamuddin menekankan bahwa konsep green demokrasi perlu segera diarusutamakan sebagai arah baru politik Indonesia. Ia menilai prinsip keberlanjutan harus menjadi fondasi dalam setiap kebijakan publik yang dihasilkan negara.
“Green demokrasi bukan sekadar isu lingkungan. Ini model demokrasi yang menekan biaya politik, memperkuat partisipasi publik, dan memastikan setiap kebijakan berpijak pada prinsip keberlanjutan serta keadilan sosial,” ujarnya.
Ia juga menyinggung praktik politik hijau di sejumlah negara, seperti yang dikembangkan oleh European Green Party dan Green Party of the United States. Namun, menurutnya, Indonesia memerlukan model green demokrasi yang kontekstual dan berakar pada nilai Pancasila.
Diskusi tersebut menegaskan bahwa keberlanjutan kini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan politik. Tanpa perubahan paradigma dan langkah konkret, krisis iklim dinilai berpotensi berkembang menjadi ancaman multidimensi dengan masyarakat sebagai pihak yang paling terdampak.
