Kaur – Tokoh masyarakat Kabupaten Kaur, Sisman Sidi, melontarkan kritik tajam terhadap ketidakhadiran tujuh anggota DPRD Kaur dalam Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-23 Kabupaten Kaur. Menurutnya, absennya sejumlah wakil rakyat di momen sakral daerah itu mencerminkan rendahnya penghargaan terhadap sejarah perjuangan pemekaran Kabupaten Kaur.
Pernyataan itu disampaikan Sisman Sidi, Minggu (24/5/2026), saat menanggapi pelaksanaan rapat paripurna DPRD yang berlangsung tidak lengkap di tengah peringatan hari jadi Kabupaten Kaur.
Bagi Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Kaur tersebut, lahirnya Kabupaten Kaur bukan proses yang mudah. Ia menyebut perjuangan pemekaran daerah dilakukan dengan pengorbanan besar, bahkan penuh penderitaan fisik dan materi dari para tokoh pendahulu.
Sisman secara khusus mengenang perjuangan Syamhardi Saleh selaku Ketua Presidium Pemekaran Kaur bersama para tokoh lain yang disebut rela mengorbankan harta dan tenaga demi berdirinya Kabupaten Kaur.
“Syamhardi Saleh dan kawan-kawan berjuang habis-habisan. Bahkan beliau sampai menggadaikan rumah demi biaya perjuangan ke Jakarta,” ujar Sisman.
Ia juga mengungkapkan kondisi dramatis yang dialami Syamhardi Saleh saat memperjuangkan pemekaran di Gedung Nusantara DPR RI. Menurutnya, perjuangan tersebut dilakukan meski dalam kondisi sakit parah.
“Beliau tetap bertahan berjuang meski ambeyennya pecah di Gedung DPR RI. Rasa sakit itu tidak membuat beliau berhenti demi lahirnya Kabupaten Kaur,” katanya dengan nada emosional.
Sisman menegaskan dirinya mengetahui langsung proses perjuangan tersebut karena saat itu menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Ia mengaku menyaksikan sendiri beratnya perjuangan yang dilakukan para tokoh pemekaran.
“Aku melihat langsung bagaimana lelah, sakit, air mata, dan pengorbanan mereka demi Kaur bisa berdiri sendiri,” ucapnya.
Menurutnya, ketidakhadiran tujuh anggota DPRD dalam rapat paripurna HUT Kaur sangat disayangkan karena momentum tersebut seharusnya menjadi bentuk penghormatan terhadap sejarah dan jasa para pendahulu daerah.
“Ini sangat menyakitkan hati. Di momen paling sakral untuk mengenang perjuangan para pendahulu, justru ada tujuh kursi wakil rakyat kosong,” kritik Sisman.
Ia menilai para anggota DPRD semestinya memiliki tanggung jawab moral untuk menghargai sejarah perjuangan pemekaran Kabupaten Kaur. Sebab, posisi dan jabatan yang kini mereka duduki, kata Sisman, merupakan hasil perjuangan panjang para tokoh terdahulu.
“Bagaimana mungkin duduk di kursi hasil perjuangan orang lain, tetapi tidak hadir saat daerah merayakan hari kelahirannya sendiri,” tegasnya.
Peringatan HUT ke-23 Kabupaten Kaur tahun ini sebelumnya digelar melalui sejumlah rangkaian kegiatan, termasuk rapat paripurna istimewa DPRD dan Festival Gurita 2026 yang dipusatkan di Bintuhan.
