Bengkulu – Pendidikan merupakan elemen fundamental untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Sekolah Rakyat hadir sebagai salah satu upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia, dengan sasaran utama anak-anak dari keluarga miskin ekstrem agar mendapatkan pendidikan yang layak.
Namun, meski tujuan program ini baik, banyak pihak menilai Sekolah Rakyat belum menyentuh akar masalah pendidikan di Indonesia.
Badal Syafaat, tokoh masyarakat sekaligus pensiunan guru Sekolah Dasar di Bengkulu, menilai program yang berada di bawah Kementerian Sosial kurang tepat. Menurutnya, pendidikan dasar seharusnya menjadi domain Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Saya kira ini problematik berada di bawah Kementerian Sosial karena tupoksinya bukan mengurusi masalah pendidikan. Ditambah lagi, masih banyak sekolah konvensional yang membutuhkan perhatian pemerintah, mulai dari bangunan yang rusak hingga gaji guru honorer yang memprihatinkan,” ujar Badal.
Secara historis, Sekolah Rakyat memang sudah ada sejak masa penjajahan Belanda sebelum kemudian berkembang menjadi sekolah dasar. Namun, menurut Badal, keberadaan program ini di masa kini kurang relevan dan berpotensi menimbulkan stigma negatif di masyarakat.
“Adanya istilah Sekolah Rakyat dikhawatirkan menimbulkan diskriminasi karena sudah ada sekolah dasar,” tambahnya.
Lebih lanjut, Badal menekankan perlunya evaluasi mendalam sebelum merealisasikan program ini. Meskipun masih ada harapan dari pendirian Sekolah Rakyat, ia menilai pemerintah sebaiknya fokus memperbaiki sistem yang sudah ada, termasuk peningkatan Dana BOS, perbaikan kurikulum, dan peningkatan kompetensi guru.
“Bukan soal efisiensi, tapi saya tidak yakin ini tepat dilakukan saat ini. Mengapa tidak membenahi sistem yang ada untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh?” tegasnya.
