Bengkulu – Wakil Wali Kota Bengkulu Ronny PL Tobing menegaskan komitmennya sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Bengkulu. Ia mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para camat untuk bersinergi demi mewujudkan target tersebut.
Hal ini disampaikan Ronny saat memimpin rapat koordinasi TKPK yang membahas Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) dan persiapan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029, Kamis (31/5/2024) di ruang rapat Hidayah II, Kantor Wali Kota Bengkulu.
“Kita semua berharap adanya penurunan angka kemiskinan yang signifikan. Maka perlu kita bahas bersama bagaimana solusi dan langkah strategisnya. Kami mohon dukungan semua pihak, termasuk para camat,” ujar Ronny.
Ia menambahkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan ini merupakan bagian dari misi besar pemerintah daerah, sekaligus sebagai bentuk amal jariyah bagi seluruh pihak yang terlibat. Karena itu, akurasi data menjadi faktor kunci dalam perencanaan dan pelaksanaan program bantuan sosial.
Ronny juga menyoroti perubahan nomenklatur dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) menjadi DT-SEN, yang membawa sejumlah konsekuensi teknis dalam penyaluran bantuan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Sahat Marulitua Situmorang, menjelaskan bahwa perubahan dari DTKS ke DT-SEN membawa dampak positif dan negatif. Salah satunya adalah sistem pemeringkatan berdasarkan desil (tingkat kesejahteraan), yang mempengaruhi daftar penerima dan kuota bantuan sosial di daerah.
“Dengan penerapan DT-SEN, penerima bansos bisa berubah dan kuota pun bisa bergeser, karena data disusun berdasarkan desil. Ini perlu menjadi perhatian semua pihak,” jelas Sahat.
Selain Dinas Sosial, rapat juga dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan, DP3AP2KB, Bappeda, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bengkulu. Semua pihak sepakat untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam upaya menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan di Kota Bengkulu.
