Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan terhadap seluruh program strategis nasional guna memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan akuntabel, tepat sasaran, dan terbebas dari praktik korupsi. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Menurut Prasetyo, penguatan pengawasan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di seluruh sektor.
“Semangatnya kita, kita betul-betul mau berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi ini,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pengawasan tidak hanya difokuskan pada program tertentu, melainkan mencakup seluruh kegiatan yang dijalankan kementerian dan lembaga pemerintah. Karena itu, berbagai instrumen pengawasan internal akan terus diperkuat agar mampu menjalankan fungsi kontrol secara optimal.
Prasetyo mencontohkan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang secara rutin melakukan audit internal terhadap pengelolaan keuangan pemerintah serta pelaksanaan program di setiap instansi.
“Sesungguhnya kan seluruh program pasti harus dilakukan pengawasan. BPKP ini adalah audit internal keuangan pemerintah, seluruh kementerian dan lembaga secara rutin ada pengawasan terhadap seluruh proses di kementerian dan lembaga masing-masing,” ujarnya.
Selain melalui lembaga pengawasan, pemerintah juga memastikan pengendalian program dilakukan langsung dari tingkat pimpinan nasional. Setiap perkembangan program prioritas dilaporkan secara berkala sebagai bagian dari mekanisme evaluasi yang berjalan terus-menerus.
Prasetyo mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara langsung memantau pelaksanaan berbagai program strategis yang dijalankan kementerian dan lembaga. Monitoring tersebut dilakukan untuk memastikan target pembangunan dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden secara rutin menerima laporan perkembangan program dari seluruh kementerian dan lembaga untuk mengevaluasi capaian maupun hambatan yang muncul di lapangan.
“Jadi beliau sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, memang rutin seluruh program, seluruh kementerian dilakukan monitoring, dilakukan evaluasi,” kata Prasetyo.
Pemerintah berharap penguatan sistem pengawasan tersebut dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan sekaligus mempersempit ruang terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.
