Prabowo Minta Aparatur Negara Introspeksi, Tegaskan Jabatan dan Fasilitas Berasal dari Rakyat

Lombok Barat – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh aparatur negara, mulai dari birokrat, prajurit TNI, anggota Polri, hingga jaksa, agar terus melakukan introspeksi dalam menjalankan tugas. Menurutnya, seluruh kewenangan, pangkat, dan fasilitas yang melekat pada setiap aparatur berasal dari rakyat sehingga harus digunakan untuk melayani kepentingan masyarakat.
Pesan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan bendungan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026). Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa tantangan yang dihadapi bangsa harus dijawab dengan peningkatan integritas seluruh penyelenggara negara.
Prabowo mengawali arahannya dengan mengajak kalangan birokrasi melakukan evaluasi terhadap kinerja masing-masing sebagai bagian dari upaya memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
“Masalah bagi bangsa Indonesia juga masalah bagi kita semua. Saya minta kita introspeksi, terutama para birokrat. Kita semua introspeksi,” ujar Prabowo.
Presiden kemudian memberikan penekanan khusus kepada personel TNI, Polri, dan kejaksaan. Ia mengingatkan bahwa atribut dan jabatan yang mereka sandang merupakan amanah dari rakyat sehingga tidak boleh disalahgunakan.
“Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu,” kata Prabowo. Ia juga menyampaikan pesan serupa kepada para jaksa agar selalu mengingat tanggung jawab mereka sebagai pelayan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyinggung capaian pemerintah yang menurutnya berhasil diraih dalam waktu relatif singkat. Ia mengatakan berbagai program berjalan meski menghadapi perlawanan dari sejumlah pihak, terutama mereka yang terkait dengan praktik korupsi.
Presiden mengaku geram terhadap pelaku korupsi, namun menegaskan seluruh proses penegakan hukum harus tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Kita akan tegakkan hukum. Dan hukum itu untuk semua, bukan hanya untuk orang kuat saja. Bukan hanya hukum untuk orang kaya saja,” tegasnya.
Seperti diberitakan Detiknews, pernyataan tersebut menjadi bagian dari pesan Presiden agar seluruh aparatur negara menjaga integritas, mengutamakan kepentingan rakyat, dan memastikan penegakan hukum dilakukan secara adil tanpa membedakan status maupun kedudukan seseorang.






