Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) langsung melakukan penyesuaian besar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah pergantian pimpinan menyusul pemberhentian Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung yang terjerat kasus hukum. Di bawah kepemimpinan baru Nanik S. Deyang bersama Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Mayjen Trenggono, program MBG kini diarahkan pada efisiensi anggaran, peningkatan kualitas layanan, serta perluasan jangkauan ke wilayah tertinggal.
Salah satu kebijakan yang segera diterapkan adalah penghentian sementara pendaftaran dan pembangunan dapur MBG baru. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi sekaligus evaluasi terhadap ribuan dapur yang telah beroperasi di berbagai daerah.
Nanik mengatakan saat ini terdapat lebih dari 27 ribu dapur MBG yang sudah aktif. Karena itu, BGN memilih untuk membenahi fasilitas yang ada terlebih dahulu sebelum membuka titik layanan baru.
“Dalam rangka efisiensi anggaran maka hal yang kami lakukan adalah pertama refocusing penerima manfaat. Dua, moratorium dapur titik-titik baru,” ujar Nanik dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Selain moratorium dapur baru, BGN juga mengubah fokus pelaksanaan program dengan tidak lagi mengejar target 82,9 juta penerima manfaat pada tahun ini. Prioritas utama kini diarahkan pada kualitas makanan, standar kesehatan dapur, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam program tersebut.
“Nah, tahun 2026 ini mohon Bapak kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta,” kata Nanik.
Menurutnya, dapur yang belum memenuhi standar akan dievaluasi dan dapat dikenakan penghentian operasional sementara hingga perbaikan dilakukan. Langkah itu diambil agar makanan yang disalurkan benar-benar memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.
Perubahan lainnya adalah penajaman sasaran program dengan memberikan perhatian lebih besar kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kebijakan tersebut didasarkan pada masukan para ahli gizi dan dokter anak yang menilai intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga usia anak sekolah dasar.
BGN juga menempatkan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai prioritas utama. Selama ini, sebagian besar dapur MBG masih terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah 3T belum terjangkau secara optimal.
Di sisi lain, lembaga tersebut mulai mengevaluasi penerima manfaat di sekolah-sekolah yang dinilai berasal dari kelompok ekonomi mampu. Penataan ulang ini dilakukan agar alokasi program lebih tepat sasaran dan dapat dialihkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama di wilayah 3T.
“Kalau ada sekolah-sekolah yang mahal, kita tanya apakah masih perlu MBG. Nah ini yang kita alihkan ke 3T,” ujar Nanik.
Melalui sejumlah kebijakan tersebut, BGN menargetkan pelaksanaan MBG menjadi lebih efektif, merata, dan berdampak langsung terhadap kelompok yang paling membutuhkan layanan pemenuhan gizi.
