Bengkulu – Organisasi perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Perempuan Bangsa, memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat daerah melalui Musyawarah Wilayah (Muswil) yang digelar di Bengkulu, Sabtu (6/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah restrukturisasi kepengurusan nasional sekaligus upaya memperbesar peran perempuan dalam pembangunan dan pengambilan kebijakan publik.
Sekretaris Jenderal DPP Perempuan Bangsa, Nur Nadlifah, mengatakan organisasi saat ini tengah melakukan pembaruan kepengurusan secara menyeluruh di berbagai daerah. Seluruh surat keputusan kepengurusan diperbarui sepanjang Mei hingga Juni 2026 guna memperkuat soliditas organisasi dan meningkatkan efektivitas kerja kader di lapangan.
Menurutnya, proses penyegaran kepengurusan dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas dan kapasitas kader. Di daerah yang memiliki banyak kandidat ketua, Perempuan Bangsa menerapkan mekanisme Uji Kelayakan dan Kompetensi (UKK) untuk menentukan figur yang dinilai paling siap memimpin organisasi.
“Perempuan Bangsa harus menjadi organisasi perempuan yang mampu menaungi serta memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi perempuan lainnya. Untuk mewujudkan itu semua, struktur organisasi harus kuat,” kata Nur Nadlifah.
Ia menegaskan, kekuatan Perempuan Bangsa saat ini didukung oleh banyaknya kader perempuan PKB yang telah berada di parlemen maupun menduduki jabatan kepala daerah. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan memperkuat fungsi advokasi organisasi.
Namun demikian, Nur menekankan bahwa organisasi tidak hanya membutuhkan kader yang memiliki posisi strategis, melainkan juga sosok yang aktif hadir di tengah masyarakat dan memahami persoalan yang dihadapi rakyat secara langsung.
“Kami membutuhkan kader yang mau bersama rakyat, mengetahui kesulitan rakyat, memberikan masukan kepada pemerintah dan DPP terkait kondisi masyarakat di lapangan. Dengan begitu, kebijakan yang lahir benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Setelah pelaksanaan Muswil tingkat provinsi, DPP Perempuan Bangsa akan melanjutkan proses restrukturisasi hingga tingkat kabupaten dan kota. Organisasi menargetkan seluruh pembentukan dan penyegaran kepengurusan daerah di Indonesia dapat rampung paling lambat November 2026.
Sementara itu, Ketua DPW PKB Bengkulu, H. Zainal, mengatakan partainya berkomitmen meningkatkan keterwakilan perempuan pada Pemilu 2029. Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam politik menjadi faktor penting dalam menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif.
Saat ini, keterwakilan perempuan di jajaran anggota DPRD dari PKB se-Bengkulu telah mencapai lebih dari 30 persen. Dari total 21 kursi DPRD yang dimiliki PKB di Bengkulu, tujuh kursi di antaranya ditempati oleh perempuan.
“Ke depan kita targetkan bakal calon legislatif perempuan mencapai 50 persen. Tinggal bagaimana perempuan juga memberikan dukungan kepada sesama perempuan untuk tampil dalam politik,” kata Zainal.
Melalui penguatan organisasi dan peningkatan partisipasi politik perempuan, PKB dan Perempuan Bangsa berharap semakin banyak perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan serta mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya kelompok perempuan dan kelompok rentan.
