Pengamat kebijakan Publik Marion, yang juga sempat mengkritik proses seleksi penyelenggara Pemilu beberapa waktu yang lalu. Belum lama ini mengingatkan publik khususnya aparat penegak hukum agar turut aktif dalam mengawasi realisasi anggaran Pemilu.
“Pada penghujung tahun 2023 masih banyak ketidak jelasan dan ketidak tepatan sasaran anggaran dalam realisasi di lapangan.” Katanya, Kamis (7/9/23)
Dalam sebuah forum media, terungkap minimnya anggaran Publikasi disetiap tahapan Pemilu menjadikan banyak masyarakat yang belum mengetahui sudah sejauh mana tahapan Pemilu yang berjalan.
“Dibanyak tempat, terlihat fasilitas dan kelayakan penyelenggara pemilu dalam memfasilitasi kebutuhan akan tugas dan kewajiban, bagi mitra strategis penyelenggara tidak hanya bagi kalangan media publikasi, termasuk bagaimana bangunan sistem demokrasi yang sentral ya ada di KPU dan Bawaslu, bagi toko masyarakat, agama, organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Belum terakomodir dengan baik sebagai bagian penting dalam menjaga dan merawat demokrasi.” Tambahnya.
Hal ini tidak hanya akan berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses Pemilu, namun juga akan menurunkan citra positif bagi penyelenggara Pemilu.
Maka hal tersebut, menurut Marion ketika dihubungi awak media di Jakarta, ada hal yang tidak tepat dalam penggunaan anggaran pemilu.
“Tentu akan menjadi pertanyaan dan sorotan publik, dimanakah anggaran Pemilu yang besar yang sudah dibebankan kepada APBN.” Tegasnya.
Maka kehadiran masyarakat sebagai bagian penting dalam sebuah proses demokrasi, tidak hanya sebagai pemilik kedaulatan tapi mereka juga dituntut berperan aktif sebagai bagian penting dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu, termasuk ada yang hadir sebagai pemantau Pemilu.
Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, turud serta dalam pencerdasan pemilih, dan menjadi bagian penting sebagai pelaksanaan proses tahapan Pemilu.
Maka terang Marion “Penyelenggara Pemilu juga harus dapat berinovasi dan kreatif dalam membangun sistem demokrasi, dengan tidak menyalahgunakan anggaran.” Tuturnya dalam kesempatan yang sama di forum ilmiah Jakarta.
Aparat Penegak Hukum juga harus hadir sebagai pengawas anggaran “Jangan sampai anggaran Pemilu yang besar ini mengalami kebocoran dan terjadi penyalahgunaan. Maka kehadiran APH sebagai bagian penting dalam Proses Pemilu agar dapat berjalan sesuai aturan, menutup celah penyalahgunaan anggaran, dan ketidak efektifitas, efesiensi, dan kejelasan penggunaan anggaran.” Tutupnya.
