Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen membentuk Sentra Komando di seluruh daerah sebagai langkah mempercepat penanganan stunting dan kemiskinan berbasis data. Program tersebut akan melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota hingga tingkat desa dan kelurahan.
Komitmen itu disampaikan Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, saat menerima kunjungan kerja Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bengkulu, Zamhir Setiawan, di ruang kerja Wakil Gubernur, Senin (8/6/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni serta Kepala DP3APPKB Provinsi Bengkulu.
Mian menjelaskan, pembentukan Sentra Komando merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri yang bertujuan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program penanganan stunting serta kemiskinan di daerah.
Menurutnya, Sentra Komando akan menjadi pusat pengelolaan dan pemutakhiran data kependudukan yang terintegrasi hingga tingkat desa dan kelurahan, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah dapat lebih tepat sasaran.
“Menindaklanjuti SKB Empat Menteri, kami bersama pemerintah kabupaten dan kota akan mendirikan Sentra Komando untuk penanganan stunting dan kemiskinan daerah. Di Bengkulu terdapat 129 kecamatan dan 1.513 desa/kelurahan yang nantinya akan menjadi basis pemutakhiran dan pemaparan data kependudukan, termasuk data kemiskinan dan stunting,” ujar Mian.
Ia menilai program Keluarga Berencana (KB) memiliki peran penting dalam mendukung penurunan angka stunting dan kemiskinan. Karena itu, optimalisasi layanan KB menjadi salah satu strategi yang terus diperkuat pemerintah.
“Semakin optimal program KB diterapkan, semakin besar peluang keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari lingkaran kemiskinan,” katanya.
Lebih lanjut, Mian menegaskan pembangunan daerah harus dimulai dari desa. Kehadiran Sentra Komando diharapkan mampu memperkuat proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sentra Komando ini akan menjadi instrumen untuk memperkuat pembangunan dari desa. Kemajuan daerah merupakan barometer keberhasilan pemerintah provinsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu, Zamhir Setiawan, mengatakan kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk memperkuat implementasi SKB Empat Menteri di Provinsi Bengkulu.
Menurut Zamhir, kebijakan tersebut merupakan langkah kolaboratif pemerintah dalam meningkatkan standar pelayanan Keluarga Berencana sekaligus memperkuat pengawasan dan evaluasi layanan di seluruh daerah.
“SKB Empat Menteri merupakan kebijakan kolaboratif yang bertujuan memperkuat standar, pengawasan, dan evaluasi layanan Keluarga Berencana secara nasional. Kebijakan ini memastikan alat dan obat kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan aman, bermutu, dan terdistribusi secara merata,” jelasnya.
Ia berharap implementasi kebijakan tersebut dapat mendukung program prioritas Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, khususnya dalam percepatan penanganan stunting serta pengentasan kemiskinan di Provinsi Bengkulu.
